JAKARTA. Pemerintah telah meneken joint declaration dengan pemerintah Swiss terkait implementasi pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau dikenal dengan istilah  Automatic Exchange of Information (AEoI) untuk keperluan perpajakan kedua negara. Satu per satu negara strategis lainnya pun siap didekati oleh pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, setelah dengan Swiss, Indonesia akan memproses perjanjian bilateral tentang pertukaran informasi keuangan dengan negara-negara yang dianggap penting oleh Pemerintah Indonesia. Pasalnya, meski sudah ada 68 negara yang melakukan perjanjian multilateral untuk AEoI, ada beberapa negara yang tetap memiliki klausul tambahan.

"Bagi Indonesia, negara yang penting adalah Singapura, Hong Kong, Swiss, Makau, Inggris, Amerika Serikat, dan Australia," ujar Sri Mulyani usai penandatanganan joint declaration dengan Swiss, Selasa (4/7). Sebelumnya, Indonesia sudah meneken perjanjian bilateral dengan Hong Kong terkait AEoI.

Dus, selain negara-negara yang disebutkan itu, pertukaran informasi keuangan sudah dapat dilakukan antara Indonesia dengan negara-negara lainnya yang sudah meneken perjanjian multilateral, tanpa memiliki klausul tambahan untuk implementasinya.

Sri Mulyani menambahkan, di akhir tahun 2017, menurut sekretariat Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development /OECD), jumlah negara yang ikut perjanjian kerjasama AEoI akan bertambah menjadi 90 negara.

Menurut Menkeu, negara-negara yang dianggap strategis oleh pemerintah itu adalah negara yang memiliki banyak financial center yang selama ini menjadi tempat nyaman bagi wajib pajak untuk melakukan tax evation.

Dengan keterbukaan informasi ini, maka pemerintah meyakini kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin kecil. Dengan AEoI, Menkeu bilang, juga akan terlihat berapa potensi perpajakan dan penerimaan yang berasal dari wajib pajak Indonesia yang selama ini belum disampaikan.

Pendekatan Singapura

Bila menilik data amnesti pajak, Sri Mulyani bilang, mayoritas wajib pajak Indonesia yang punya harta di luar negeri berada di Asia, seperti Singapura dan Hong Kong, "Kami tidak akan katakan berapa jumlahnya, yang terpenting bahwa semua tempat di dunia ini yang biasanya selama ini jadi tempat aman untuk menutupi dan menyembunyikan berbagai macam kewajiban perpajakan telah setuju untuk melakukan pertukaran informasi," ujarnya.

Sehingga, tempat untuk sembunyikan kewajiban perpajakan semakin lama semakin hilang. Artinya, ada potensi baru bagi negara berkembang yang selama ini kesulitan untuk mengakses informasi atas wajib pajaknya yang melakukan penghindaran pajak.

Dari negara-negara strategis yang disebutkan oleh Sri Mulyani, berdasarkan data hasil program amnesti pajak, Singapura menempati urutan pertama jumlah dana repatriasi yang sebesar Rp 83,25 triliun. Negara itu juga menduduki urutan pertama deklarasi harta luar negeri hingga Rp 741,59 triliun.

Melihat data ini, Sri Mulyani berharap dapat segera meneken perjanjian pertukaran informasi dengan Singapura yang juga sudah menandatangani perjanjian multilateral sebelumnya. Karenanya, pemerintah akan melakukan pendekatan dengan Singapura, "Saya yakin. seperti Swiss dan Hong Kong, kalau negara financial center ini berkomitmen, Singapura tidak bisa tidak ikut komitmen juga. Tidak bisa ada financial center yang tak ikut karena sudah ada level of playing field," jelasnya.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, banyak uang milik orang Indonesia pada zaman Orde Baru yang ditempatkan di Swiss, meski dana di Swiss sebenarnya secara alamiah sudah berpindah ke Singapura sejak awal 2000. "Tapi untuk orang-orang lama memang masih nyaman menempatkan dananya di Swiss. Khususnya yang terkait kroni politik. Meski Singapura jauh lebih aman, terbukti jarang ada kasus terbongkar seperti kasus HSBC," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News