JAKARTA. Harapan pemerintah daerah DKI Jakarta untuk mengelola air bersih sendiri masih jauh dari kenyataan. Apalagi setelah PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra) mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membatalkan perjanjian kerjasama pengelolaan air antara PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra.

Tak hanya mengambil langkah banding, dua perusahaan swasta ini pun melakukan lobi-lobi dengan pemerintah pusat.

Sekretaris Perusahaan Aetra Pratama S Adi mengatakan, sambil menunggu jadwal sidang banding, pihaknya bertemu dengan beberapa instansi guna membahas putusan tersebut. "Palyja dan Aetra telah berkumpul untuk koordinasi bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Keuangan di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian," ungkap Pratama kepada KONTAN, akhir pekan lalu. Sayangnya, ia menolak menjelaskan materi apa saja yang dibicarakan saat pertemuan tersebut.

Pertemuan tertutup itu pun akan kembali digelar pada 3 Juni 2015 mendatang. Yang jelas, dua perusahaan swasta pengelola air ini masih menjalankan bisnisnya untuk mengelola air bersih di Jakarta. Namun tak bisa dipastikan sampai kapan hal ini berlangsung.

Sementara itu, Corporate Communication and Social Responsibility Head Palyja Meyritha Maryani mengaku belum mengatahui jadwal sidang banding yang telah diajukan pihaknya sejak akhir Maret tersebut. "Sekarang bola panasnya ada di pengadilan tinggi," tambahnya kepada KONTAN.

Putusan Ketua Majelis Hakim Iim Nurohim yang membatalkan perjanjian kerjasama tersebut berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit BPK menyebutkan, PAM Jaya akan menanggung kerugian mencapai Rp 18 triliun jika mempertahankan perjanjian tersebut.

Kerugian ini disebabkan adanya pengalihan, pengadaan, dan penjualan aset PAM Jaya yang tidak dibukukan. Hal inilah yang menyebabkan harga air di Jakarta menjadi tinggi.                                      

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie