JAKARTA. Partai Amanat Nasional (PAN) akan menolak pembangunan gedung baru DPR jika proyek renovasi rumah dinas DPR tak kunjung rampung. PAN menilai proyek renovasi rumah dinas Kalibata, Jakarta Selatan, itu masih bermasalah.Sekretaris fraksi PAN Teguh Juwarno menduga hasil kerja dan biaya yang telah dikeluarkan negara sangat tidak sesuai dengan kualitas proyek. Dia menilai biaya renovasi sebesar Rp 900 juta per unit ternyata tidak sebanding dengan hasilnya. "Kualitas bangunan terkesan asal jadi, padahal hanya renovasi tanpa merubah struktur bangunan dan juga bukan bangunan baru,” kata Teguh, Kamis (13/1).Karena itu, Teguh meminta agar masalah proyek rumah dinas tersebut dituntaskan segera. Dia tidak ingin masalah yang sama menular ke proyek pembangunan gedung baru DPR.Sejatinya, DPR sudah menyurati Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit proyek rumah dinas tersebut. Namun, BPKP belum menindaklanjuti permintaan itu. Alasannya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah terlebih dahulu mengaudit proyek tersebut.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
PAN tolak gedung baru DPR jika proyek renovasi rumah dinas belum tuntas
JAKARTA. Partai Amanat Nasional (PAN) akan menolak pembangunan gedung baru DPR jika proyek renovasi rumah dinas DPR tak kunjung rampung. PAN menilai proyek renovasi rumah dinas Kalibata, Jakarta Selatan, itu masih bermasalah.Sekretaris fraksi PAN Teguh Juwarno menduga hasil kerja dan biaya yang telah dikeluarkan negara sangat tidak sesuai dengan kualitas proyek. Dia menilai biaya renovasi sebesar Rp 900 juta per unit ternyata tidak sebanding dengan hasilnya. "Kualitas bangunan terkesan asal jadi, padahal hanya renovasi tanpa merubah struktur bangunan dan juga bukan bangunan baru,” kata Teguh, Kamis (13/1).Karena itu, Teguh meminta agar masalah proyek rumah dinas tersebut dituntaskan segera. Dia tidak ingin masalah yang sama menular ke proyek pembangunan gedung baru DPR.Sejatinya, DPR sudah menyurati Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit proyek rumah dinas tersebut. Namun, BPKP belum menindaklanjuti permintaan itu. Alasannya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah terlebih dahulu mengaudit proyek tersebut.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
