JAKARTA. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) siap menghadapi mekanisme pemungutan suara untuk pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Soliditas pun diyakini.

"Kami sudah sering mengambil keputusan penting. Jika nanti arahnya voting, (Fraksi) PAN sudah instruksikan semua anggotanya untuk hadir," kata Sekretaris Fraksi PAN di DPR, Viva Yoga Mauladi, saat dihubungi, Senin (22/9) malam.

Viva pun berkeyakinan seluruh anggota fraksinya akan hadir bila mekanisme pemungutan itu harus ditempuh, tanpa perlu ada ancaman sanksi untuk permintaan kehadiran tersebut. 

Meski demikian, Viva berharap para pemimpin fraksi bertemu terlebih dahulu sebelum sidang paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (25/9) tersebut. Menurut dia, pertemuan itu diperlukan untuk menyamakan persepsi tentang RUU Pilkada.

Dengan pertemuan tersebut, Viva berharap ada kesepahaman sehingga tak perlu lagi ada pemungutan suara alias voting di sidang paripurna. "Untuk PAN, kami konsisten memperjuangkan pilkada tak langsung atau melalui DPRD," tegas dia. 

Seperti diberitakan, DPR akan mengesahkan RUU Pilkada pada 25 September mendatang. Pembahasan RUU ini mengundang perhatian, setelah salah satu pasalnya berencana mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah, dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD lagi.

Pilkada melalui DPRD didukung oleh seluruh anggota Koalisi Merah Putih. Adapun pendukung pilkada langsung adalah PDI Perjuangan, Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Demokrat. 

Demokrat, yang sebelumnya mendukung mekanisme pemilihan oleh DPRD, belakangan berubah sikap mendukung pemilihan langsung. Perubahan ini diyakini akan mengubah peta politik di DPR, mengingat besarnya jumlah kursi partai pemenang pemilu 2009 tersebut. (Indra Akuntono)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia