KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Ekonom ASEAN dari Bloomberg, Tamara Henderson mengungkapkan cara pandang investor asing terhadap pemilu 2024. Hingga saat ini  investor mewaspadai perubahan yang datang dari pemerintahan baru. 

Kata dia, ketidakpastian akan terus terjadi sampai koalisi pemerintahan presiden baru terbentuk, kabinetnya ditunjuk, dan prioritas anggaran untuk tahun 2025 diumumkan.

"Di luar janji pemilu, investor akan mencermati tindakan nyata yang dapat memperbaiki iklim usaha serta kebijakan fiskal dan moneter yang bijaksana," kata Tamara saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (30/1).

Baca Juga: Tom Lembong Kritik Pemerintah Tidak Konsisten dan Plin-plan di Kancah Global

Iklim usaha yang dimaksud yakni mencakup semakin mempersempit kesenjangan infrastruktur termasuk infrastruktur lunak dan digital di negara ini.

Serta menerapkan Omnibus Law dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo yang mereformasi pasar tenaga kerja dan meringankan beban peraturan pada dunia usaha. 

"Indikasi awal apakah kemajuan pesat dapat dicapai di bawah pemerintahan baru akan bergantung pada kekuatan mandat presiden berikutnya dan koalisi pemerintahan," ujar dia.

Bahkan, investor asing juga akan melakukan verifikasi terhadap Kredensial para anggota kabinet baru. Sejumlah teknokrat lain yang dihormati dan berpengalaman akan mengirimkan sinyal yang tepat kepada investor. 

Tamara bilang, bahkan setelah pemilu 2024 rampung. Ketidakpastian yang sedang berlangsung kemungkinan besar akan mengurangi investasi sampai koalisi pemerintahan presiden yang baru terbentuk, kabinetnya ditunjuk, dan prioritas anggaran untuk tahun 2025 diumumkan. 

"Hal ini, bersamaan dengan iklim eksternal yang penuh tantangan, kemungkinan akan membatasi pertumbuhan sebesar 5% pada tahun ini – bahkan jika Bank Indonesia mulai menurunkan suku bunga," ujar dia.

Bukan persoalan siapa yang menang di antara tiga paslon capres dan cawapres. Namun, iklim eksternal kemungkinan akan tetap penuh tantangan, dengan pertumbuhan yang akan melambat secara signifikan di Amerika Serikat dan Tiongkok, dan tetap stagnan di Eropa pada tahun ini.

Baca Juga: Komitmen Investasi Singapura Sepanjang 2023 Mencapai S$ 12,7 Miliar

Dan tentunya bereaksi pada penurunan harga ekspor komoditas Indonesia, membatasi volume ekspor, dan melemahkan sentimen perekrutan dan investasi. 

Ketidakpastian seputar pemilu AS pada bulan November juga merupakan hambatan lain, selain tingginya biaya pinjaman, yang membuat investor global tetap waspada pada tahun ini. 

"Saya memperkirakan inflasi inti akan tetap berada pada kisaran 2,5%-3,5% tahun ini dan saya memperkirakan Bank Indonesia akan mulai menurunkan suku bunganya segera setelah langkah Federal Reserve, namun tidak secara langsung," ungkapnya.

Tamara juga menyoroti keberlanjutan pembangunan IKN. Urgensi proyek IKN adalah mencapai masa kritis secepatnya. Kemudian pemerintah dapat beralih ke kebutuhan pembangunan lainnya. 

Selain itu, semakin cepat IKN mampu berdiri sendiri, semakin cepat dampak yang ditimbulkan akan menguntungkan daerah lain dalam hal transfer teknologi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. 

"Pemerintah mempunyai banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menarik cukup banyak dunia usaha, pekerja dan investor untuk mencapai masa kritis yang, dengan sendirinya, dapat menarik lebih banyak pemangku kepentingan," ucapnya.

Untuk itu, kata dia, ada beberapa kebijakan di pasar saham yang harus diprioritaskan oleh pemerintah baru. Di antaranya, melanjutkan dorongan infrastruktur dengan fokus pada hambatan-hambatan utama. 

Baca Juga: China Beri Stimulus untuk Mendorong Ekonomi, Bagaimana Dampaknya Bagi Rupiah?

"Lalu, menerapkan reformasi omnibus baru-baru ini di pasar tenaga kerja dan pemotongan birokrasi bagi dunia usaha," ungkapnya.

Investor juga berharap agar hilirisasi dan integrasi ke dalam rantai pasokan kendaraan listrik tetap berjalan. Tentunya, dengan mempertimbangkan permasalahan lingkungan dan tujuan perubahan iklim. 

Kemudian, memungkinkan peningkatan keterampilan angkatan kerja, dimulai dengan kemajuan menuju akses internet 100%. Hingga Meningkatkan perlindungan jaring pengaman sosial. 

"Menjaga kehati-hatian fiskal, berpegang pada aturan anggaran dan memaksimalkan nilai setiap rupiah yang dikeluarkan," tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .