KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas telah menetapkan perencanaan pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim sebagai agenda prioritas nasional dan memiliki target, lokasi dan sektor yang dan jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Hanya saja, Perencana Ahli Utama atau PLT Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Badan Bappenas Arifin Rudiyanto mengatakan, adanya pandemi Covid-19 membuat 4 fokus isu pembangunan tidak sesuai target.

Adapun, keempat isu tersebut adalah meningkatan ketahanan pesisir kelautan, peningkatan ketahanan air, peningkatan ketahanan iklim pada sektor pertanian dan juga kesehatan.

Regulasi OJK Berikan Kepastian Hukum Bagi Lembaga Keuangan dan Konsumen

“Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh kepada target pencapaian target pembangunan rendah karbon di Indonesia karena penurunan konsumsi energi. Dari sisi energi misalnya. Pembangunan jangka menengah 2020-2024 yang ditargetkan 13,4% pada 2020, hanya tercapai 11,5% di 2021,” tutur Arifin dalam ebinar penguatan keuangan ekonomi hijau, secara virtual Rabu (8/12).

Baca Juga: Bappenas sebut potensi kerugian perubahan iklim bisa mencapai Rp 115 triliun

Sementara itu, untuk pemulihan lahan berkelanjutan, target di 2020 sebesar 366.000 ha baru tercapai 3.631,8 ha. Meskipun laju reboisasi relatif rendah dibandingkan dengan target, namun laju deforesasi di Indonesia pada 2019-2020 mengalami penurunan 75% atau laju bersih 155.459,8 ha.

Lalu, untuk pengembangan industri hijau, dari target sebesar 9% di 2020, baru tercapai 3,36% di 2020. Selama 2010-2019, ada 1.042 perusahaan dari 30.115 perusahaan yang berhasil mendapatkan sertifikasi hijau. 

Kemudian untuk rendah karbon dan pesisir laut, dari target sebesar 5.000 ha di 2020, baru tercapai 1.303 ha di 2020. Arifin mengatakan, kegiatan rehabilitasi mangrove hingga Maret 2021 berjumlah 1.103 lokasi di 9 provinsi. 

"Bercermin dair pencapaian 2020 dan juga tingginya target pembangunan rendah karbon ke depan, kami menyadari investasi pemerintah saja tidak cukup,” imbuh Arifin.

Tercatat pendanaan dari pemerintah hanya sekitar 11% atau Rp 34 triliun dari total kebutuhan investasi Rp 306 triliun.  Sehingga, Arifin bilang, masih ada gap yang cukup besar dari kebutuhan tersebut yang masih perlu dipenuhi pemerintah.

Untuk itu sangat penting untuk mendorong dunia usaha agar dapat meningkatkan investasi hijau. Arifin berharap investasi tersebut dapat menjadi stimulus investasi dunia usaha.

Baca Juga: BI sebut perubahan iklim bisa mengganggu stabilitas moneter dan sistim keuangan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News