KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Koperasi akan meluncurkan 70.000-80.000 Koperasi Desa (Kopdes) merah putih pada 12 Juli 2025 bertepatan dengan hari koperasi. Pihaknya optimistis pendirian Kopdes Merah Putih akan selesai pada hari koperasi terebut. 

Saat ini Kemenkop sudah bekerjasama dengan asosiasi notaris yang tersebar di berbagai daerah untuk melegalisasi pembentukan Kopdes Merah Putih.

Panel Barus Deputi Pengembangan Bisnis Kementerian Koperasi mengatakan bahwa gagasan Koperasi Desa Merah Putih ini berasal dari Presiden Prabowo Subianto karena melihat puluhan tahun desa menjadi penyumbang angka kemiskinan.

KKI 2025 Fasilitasi Business Matching UMKM Rp 224 Miliar

“Bahkan kemiskinan ekstrim ada di Desa. Ini harus diputus," kata Panel yang juga sebagai Bendahara Ormas Projo kepada KONTAN, Kamis (27/3).

Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah memimpin gerakan ini sehingga Kementerian terkait sampai dengan Pemprov dan perangkat desa bisa sejalan dengan visi dan misi Presiden membangun Koperasi Desa Merah Putih.

“Tantangan selalu ada. Bagaimana menyamakan visi dan misi membangun gerakan ini,” kata dia.

Panel menjelaskan dengan Kopdes Merah Putih ini nanti akan ada pasar baru yang terbentuk. Sebab, nantinya unit usaha yang ada di Kopdes Merah Putih adalah simpan pinjam, sembako, penjualan produk farmasi, klinik, dilevery, penyaluran pupuk subsidi, penjualan Elpiji 3 kg, sampai dengan usaha pertambangan.

“Kami sebagai Kemenkop akan mendampini. Nanti setiap 5 desa bisa didampingi Bisnis Asisten,” imbuh Panel.

Ia menilai dengan memiliki unit usaha tersebut maka Masyarakat desa tidak akan lagi terjebak oleh rentenir dan tengkulak yang selama ini membelenggu mereka. “Kita akan putus lingkaran itu,” terang Panel.

Panel menjelaskan, untuk menjalankan usaha Kopdes Merah Putih tersebut akan ada modal awal sebesar Rp 5 miliar. “Uang itu tidak hilang, malah akan membesar dengan unit usaha yang ada,” kata dia.

Ia menjelaskan bahwa uang Rp 5 miliar itu untuk membangun Gedung Kopdes Merah Putih di 70.000-80.000 desa yang didalamnya terdapat fasilitas klinik, dilevery, apotek, dll. “Jadi semacam terintegrasi di satu Gedung itu,” ucap dia.

Panel mengatakan, dana awal itu sampai saat ini masih didiskusikan. “Itu sedang didiskusikan oleh Kementerian Keuanga. Memang dananya Rp 350 triliun kalau ditotal. Tapi menurut say aitu kecil ya, Rp 5 miliar per des aitu kecil,” ucap dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News