JAKARTA. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap bank pembangunan daerah (BPD) November lalu, memang ada benarnya. Auditor negara itu mengkritik habis-habisan minimnya peran bank milik pemerintah daerah (pemda) dalam menggerakkan perekonomian daerah, karena terlalu banyak mengucurkan kredit konsumsi ke pegawai pemda. Kebenaran kritik itu tecermin dari laporan perkembangan bisnis BPD hingga akhir November 2011. Kredit konsumsi terlalu mendominasi, porsinya rata-rata di atas 70%. Pengelola BPD berkilah, permintaan kredit modal kerja di daerah tidak terlalu banyak. Bank Maluku misalnya, di November, kredit konsumsi berkontribusi 70% dari total kredit senilai Rp 2,5 triliun. Zainuddin Umasangadji, Komisaris Bank Maluku, mengklaim, bukan hanya pihaknya yang getol menyalurkan kredit jenis tersebut.
Panen kritik, BPD berjanji memperbesar kredit produktif
JAKARTA. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap bank pembangunan daerah (BPD) November lalu, memang ada benarnya. Auditor negara itu mengkritik habis-habisan minimnya peran bank milik pemerintah daerah (pemda) dalam menggerakkan perekonomian daerah, karena terlalu banyak mengucurkan kredit konsumsi ke pegawai pemda. Kebenaran kritik itu tecermin dari laporan perkembangan bisnis BPD hingga akhir November 2011. Kredit konsumsi terlalu mendominasi, porsinya rata-rata di atas 70%. Pengelola BPD berkilah, permintaan kredit modal kerja di daerah tidak terlalu banyak. Bank Maluku misalnya, di November, kredit konsumsi berkontribusi 70% dari total kredit senilai Rp 2,5 triliun. Zainuddin Umasangadji, Komisaris Bank Maluku, mengklaim, bukan hanya pihaknya yang getol menyalurkan kredit jenis tersebut.