Panen nyaris usai, Bulog bakal sulit penuhi stok dari dalam negeri



JAKARTA. Badan Urusan Logistik (Bulog) diperkirakan akan mengalami kesulitan memenuhi stok gudangnya melalui penyerapan produksi dalam negeri. Sebab, panen beras nyaris selesai hingga akhir tahun. "Panen hampir selesai. Kalau dalam negeri tidak bisa beli, Bulog harus cari sumber lain," ungkap Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh, usai jumpa pers kinerja ekspor, Selasa (1/11). Sebenarnya, Bulog diminta untuk menyerap beras dalam negeri untuk memenuhi stok gudangnya. Sebelumnya, Bulog berniat mengandalkan beras impor dari Thailand, tapi lantaran adanya permintaan dari negara itu untuk negosiasi harga maka pemerintah meminta Bulog menggiatkan penyerapan beras dalam negeri. Penyerapan itu diperbolehkan meski harga beras yang ditawarkan dari tingkat petani telah melampaui harga pembelian pemerintah (HPP). "Ada fleksibilitas supaya Bulog lakukan peningkatan maksimal dalam negeri meski di atas HPP," ujarnya. Alhasil, Bulog harus mencari sumber lain. Alternatifnya, kata Deddy, penjajakan terhadap perusahaan penyuplai beras di India. Kemungkinan besar, beras impor itu bisa didatangkan sebelum akhir tahun setelah kedua belah pihak mengantongi kesepakatan harga. Sayangnya, dia belum tahu besaran impor yang akan dilakukan dari India karena hal itu tergantung ketersediaan beras negara tersebut. Negara itu disebut memiliki stok sekitar 500.000 ton untuk ditawarkan. Angka itu menjadi patokan bagi Bulog untuk menetapkan besaran impor. "Tapi kita kayanya tidak akan sebesar itu," ujarnya. Soal harga penawaran beras dari India pun, dia menyebut, belum memiliki kesepakatan lantaran tergantung ketersediaan beras dunia. Apabila kondisi banjir Thailand berkepanjangan maka hal itu berpotensi mempengaruhi pasokan beras dunia karena berkurangnya ketersediaan. "India bisa naik harga juga kalau begitu," tambahnya. Selain India, Kamboja juga menjadi salah satu opsi sumber penambah stok beras di gudang Bulog. Namun, negara itu tidak bisa menyuplai beras dalam waktu dekat. Sebab, Kamboja tidak memiliki lembaga khusus seperti Bulog yang mengumpulkan beras dari para petani. Nantinya, Indonesia harus membuat kesepakatan antarnegara yang kemudian dilanjutkan dengan implementasi secara bisnis antara Bulog dengan pengusaha penyuplai beras.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Editor: Djumyati P.