KONTAN.CO.ID - Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro mengatakan pada Selasa (21/4/2026) bahwa penggunaan pangkalan militer Filipina yang dapat diakses militer Amerika Serikat masih tergolong “marginal” atau terbatas, akibat persoalan lahan.

Melansir Reuters, Filipina dan Amerika Serikat yang merupakan sekutu perjanjian memiliki Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) yang telah berlaku selama 12 tahun. Perjanjian itu memungkinkan keberadaan militer AS secara bergilir di pangkalan-pangkalan Filipina tanpa membangun kehadiran permanen.

Pada 2023, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. memperluas jumlah pangkalan yang dapat digunakan AS menjadi sembilan lokasi, termasuk wilayah yang menghadap Taiwan dan Laut China Selatan.

Namun Teodoro mengatakan pengembangan lokasi-lokasi tersebut mengalami keterlambatan. Ia juga mencatat bahwa beberapa pangkalan bahkan tidak memiliki kehadiran angkatan udara.

Baca Juga: Jepang Longgarkan Aturan Ekspor Senjata, Buka Peluang Masuk Pasar Global

“Penggunaan lokasi EDCA masih terbatas karena di beberapa tempat kami masih harus menyelesaikan masalah lahan dan status kepemilikan,” kata Teodoro kepada stasiun televisi ABS-CBN dalam sebuah wawancara.

“Keterlambatan ini menyulitkan. Kami lambat dalam pelaksanaan proyek,” tambahnya, tanpa menyebutkan pangkalan mana yang mengalami kendala.

Pernyataan itu disampaikan di tengah berlangsungnya latihan militer tahunan antara Filipina dan Amerika Serikat.

Tonton: Pemprov DKI Siapkan Skema Pajak Kendaraan Listrik yang Lebih Berkeadilan

Latihan militer yang berlangsung pada 20 April hingga 8 Mei tersebut diberi nama Balikatan atau “shoulder-to-shoulder” dan disebut akan menjadi yang terbesar sejauh ini. Selain AS dan Filipina, latihan itu juga melibatkan negara lain seperti Selandia Baru, Kanada, Jepang, Prancis, dan Australia.