KONTAN.CO.ID-JAKARTA. International Monetary Fund (IMF) menilai Indonesia berpotensi meraih lonjakan produk domestik bruto (PDB) hingga 4,1% dalam jangka menengah-panjang apabila menjalankan liberalisasi perdagangan yang ambisius disertai reformasi struktural. Temuan tersebut tertuang dalam laporan Selected Issues Paper bertajuk Golden Vision 2045: Reaping the Gains from Trade yang dirilis Februari 2026 sebagai bagian dari laporan negara Indonesia. IMF menyebut, langkah Indonesia memperdalam integrasi perdagangan dengan mitra regional dan global merupakan strategi krusial untuk mencapai target negara berpendapatan tinggi pada 2045.
Baca Juga: Ditjen Pajak: Pungutan Pajak Marketplace Lokal Masih Tunggu Restu Menkeu Purbaya Namun, kontribusi ekspor neto terhadap pertumbuhan selama beberapa tahun terakhir dinilai masih terbatas. Dalam analisisnya, IMF menilai hambatan non-tarif (
non-tariff barriers/NTBs) masih relatif tinggi dibandingkan banyak negara peers, meskipun tarif impor telah menurun secara bertahap. Pengurangan NTBs dinilai dapat memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi. Mengutip simulasi World Bank (2023), penghapusan empat hambatan utama seperti inspeksi pra-pengapalan, pembatasan pelabuhan masuk, persetujuan impor, dan persyaratan sertifikasi nasional berpotensi mendorong PDB hingga 5%. IMF menekankan bahwa penurunan NTBs secara unilateral, tanpa menunggu timbal balik dari mitra dagang pun sudah mampu meningkatkan efisiensi. Akses terhadap input antara yang lebih murah akan meningkatkan produktivitas perusahaan domestik serta mendorong realokasi sumber daya ke sektor-sektor dengan keunggulan komparatif.
Baca Juga: Pemerintah Tetapkan 58,03% Alokasi Dana Desa untuk Kopdes, Ini Kata Ekonom Selain reformasi domestik, IMF juga menilai Indonesia perlu memperdalam perjanjian dagang dengan mitra utama seperti ASEAN, Uni Eropa, Amerika Serikat, China, India, serta negara maju Asia-Pasifik. "Pengurangan hambatan non-tarif dari perjanjian antara anggota ASEAN diperkirakan dapat meningkatkan ekspor bilateral rata-rata sebesar 15,5% untuk barang dan 17,3% untuk jasa," tulis IMF dalam laporan tersebut, Minggu (17/2). Dalam skenario reformasi ambisius yang mencakup penurunan hambatan non-tarif bilateral serta peningkatan kualitas logistik dan modal manusia ke level median OECD, PDB riil Indonesia diperkirakan naik 4,1% dibandingkan
baseline. IMF juga menekankan pentingnya reformasi struktural, khususnya peningkatan kualitas logistik dan investasi pada modal manusia. Perbaikan logistik dinilai sangat berdampak pada ekspor barang. Peningkatan skor logistik dari persentil 25 ke persentil 75 negara
emerging markets (EM) dikaitkan dengan kenaikan ekspor barang sekitar 13%.
Baca Juga: Fokus Stabilitas Rupiah, BI Diprediksi Pertahankan BI Rate pada RDG Februari 2026 Sementara itu, peningkatan kualitas modal manusia terutama mendorong ekspor jasa modern seperti teknologi informasi dan keuangan. Kenaikan indikator human capital dari persentil 25 ke 75 EM berpotensi meningkatkan ekspor jasa sekitar 9%. IMF menilai reformasi ini tidak hanya menurunkan biaya perdagangan secara langsung, tetapi juga memperluas keunggulan komparatif Indonesia ke sektor manufaktur berorientasi rantai pasok global (GVC) dan jasa modern bernilai tambah tinggi. Meski estimasi kenaikan PDB 4,1% sudah tergolong signifikan, IMF menyebut potensi tersebut masih bisa lebih besar. Model yang digunakan belum sepenuhnya menangkap dampak produktivitas dari arus investasi asing langsung (FDI) dan pendalaman integrasi rantai nilai global. IMF mencatat, semakin tinggi intensitas penggunaan input antara dalam struktur produksi, seperti yang terjadi di negara dengan integrasi GVC kuat, maka dampak liberalisasi perdagangan terhadap PDB akan semakin besar.
Jika struktur produksi Indonesia mendekati median ASEAN dalam hal penggunaan input antara, kenaikan PDB dari reformasi perdagangan bisa sekitar 40% lebih tinggi dari estimasi dasar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
