KONTAN.CO.ID–JAKARTA. Panitia Kerja (Panja) Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat DPR RI dalam Rapat Kerja Pemerintah (RKP) 2026 menyepakati arah kebijakan subsidi energi yang lebih tepat sasaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Salah satu usulan yang muncul adalah pencabutan kompensasi listrik bagi pelanggan rumah tangga mampu dengan daya 3.500 VA ke atas. 

Kebijakan tersebut diusulkan untuk meningkatkan efisiensi belanja subsidi listrik dan memastikan bahwa bantuan negara hanya diberikan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Nantinya, dana kompensasi itu akan dialihkan kepada rumah tangga miskin dan rentan yang tercatat dalam Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Tugu Insurance Perkuat Fundamental, Raih Laba Rp594,82 Miliar hingga Kuartal III-2025

“Untuk meningkatkan efektivitas subsidi listrik, diusulkan agar menghapuskan kompensasi listri bagi kelompok pelanggan rumah tangga mampu dengan daya 3500VA ke atas dan mengalihkan menjadi subsidi kepada kelompok yang berhak menerima, berbasis Data Terpadu Sosial dan ekonomi Nasional (DTSEN)," ungkap Anggota Banggar DPR RI Abdul Fikri dari fraksi PKS, dalam rapat pembahasan RKP RAPBN 2026, Senin (22/7).

Baca Juga: Sasaran Indikator Pembangunan, Target Kemiskinan Ekstrem Naik Jadi 0,5% di RAPBN 2026

Kebijakan ini menjadi bagian dari reformasi menyeluruh subsidi energi, termasuk di dalamnya subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg. Pemerintah berupaya memastikan subsidi lebih transparan, akuntabel, dan tidak membebani fiskal secara berlebihan, sambil tetap menjaga daya beli masyarakat.

Selain menghapus kompensasi listrik untuk kelompok mampu, pemerintah juga akan melanjutkan skema subsidi listrik berbasis penerima manfaat, serta melakukan penyesuaian tarif (tariff adjustment) bagi pelanggan nonsubsidi.

Kebijakan tersebut dilakukan seiring dengan komitmen pemerintah dalam mendorong transisi energi nasional, mengurangi emisi karbon, dan mempercepat penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT). Namun, transformasi subsidi tetap dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan kondisi ketenagalistrikan dan kapasitas fiskal negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News