JAKARTA. Panitia Seleksi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) menegaskan rekomendasi untuk para calon DK OJK tak dilakukan sembarangan, Unsur tata kelola yang baik (good governance) sangat dijunjung tinggi. Anggota Pansel haram hukumnya memberikan rekomendasi pada para calon. Anggota Pansel yang juga Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengungkapkan pemberian rekomendasi tergantung seseorang mendaftar jadi calon DK OJK di bidang apa. Kalau di pasar modal, bisa meminta asosiasi di lingkungan sekitar maupun otoritas bersangkutan. Di bidang perbankan dan asuransi juga begitu. "Dari awal sudah kami persiapkan mekanismenya. Misalnya, saya sendiri sebagai Gubernur tidak akan menandatangani rekomendasi dari pengaturan perbankan, karena saya anggota Pansel. Ada pakta integritas yang kami (anggota Pansel) sepakati," tutur Darmin. Menanggapi majunya Ketua Bapepam-LK Nurhaida sebagai calon DK OJK, Darmin mengatakan hal tersebut tidak bertentangan dan tidak mengandung konflik kepentingan. Pasalnya, Nurhaida tidak ikut menandatangani pakta integritas tersebut karena memang bukan Pansel OJK. Kalaupun ada dari kalangan pejabat di otoritas yang mendaftar, rekomendasinya akan diwakili suatu komite. Komite ini terdiri dari individu-individu yang tidak mengandung unsur konflik kepentingan. "Sejak awal kami sudah memperkirakan, mana yang boleh dan tidak. Hal-hal yang menyangkut good governance sudah kami atur dengan baik. Kami menjaga tidak ada konflik-konflik," tegas Darmin. Ia menambahkan, rekomendasi-rekomendasi, baik dari otoritas maupun asosiasi tidak akan disampaikan secara terbuka melainkan diserahkan langsung kepada Pansel DK OJK. Sekedar catatan, anggota Pansel DK OJK terdiri dari Agus Martowardojo (merangkap Ketua), Darmin Nasution, Fuad Rahmany, Mahmuddin Yasin, Halim Alamsyah, Gunarni Soeworo, Mas Achmad Daniri, Ariyanti Suliyanto, dan Muhammad Chatib Basri. "Proses seleksi DK OJK berlangsung sangat ketat dan tidak bisa digeser tanggal-tanggalnya. Kami percaya bisa melaksanakan semua proses tepat waktu sesuai jadwal. Tidak meleset satu hari pun," jamin Darmin.
Pansel haram beri rekomendasi bagi calon DK OJK
JAKARTA. Panitia Seleksi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) menegaskan rekomendasi untuk para calon DK OJK tak dilakukan sembarangan, Unsur tata kelola yang baik (good governance) sangat dijunjung tinggi. Anggota Pansel haram hukumnya memberikan rekomendasi pada para calon. Anggota Pansel yang juga Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengungkapkan pemberian rekomendasi tergantung seseorang mendaftar jadi calon DK OJK di bidang apa. Kalau di pasar modal, bisa meminta asosiasi di lingkungan sekitar maupun otoritas bersangkutan. Di bidang perbankan dan asuransi juga begitu. "Dari awal sudah kami persiapkan mekanismenya. Misalnya, saya sendiri sebagai Gubernur tidak akan menandatangani rekomendasi dari pengaturan perbankan, karena saya anggota Pansel. Ada pakta integritas yang kami (anggota Pansel) sepakati," tutur Darmin. Menanggapi majunya Ketua Bapepam-LK Nurhaida sebagai calon DK OJK, Darmin mengatakan hal tersebut tidak bertentangan dan tidak mengandung konflik kepentingan. Pasalnya, Nurhaida tidak ikut menandatangani pakta integritas tersebut karena memang bukan Pansel OJK. Kalaupun ada dari kalangan pejabat di otoritas yang mendaftar, rekomendasinya akan diwakili suatu komite. Komite ini terdiri dari individu-individu yang tidak mengandung unsur konflik kepentingan. "Sejak awal kami sudah memperkirakan, mana yang boleh dan tidak. Hal-hal yang menyangkut good governance sudah kami atur dengan baik. Kami menjaga tidak ada konflik-konflik," tegas Darmin. Ia menambahkan, rekomendasi-rekomendasi, baik dari otoritas maupun asosiasi tidak akan disampaikan secara terbuka melainkan diserahkan langsung kepada Pansel DK OJK. Sekedar catatan, anggota Pansel DK OJK terdiri dari Agus Martowardojo (merangkap Ketua), Darmin Nasution, Fuad Rahmany, Mahmuddin Yasin, Halim Alamsyah, Gunarni Soeworo, Mas Achmad Daniri, Ariyanti Suliyanto, dan Muhammad Chatib Basri. "Proses seleksi DK OJK berlangsung sangat ketat dan tidak bisa digeser tanggal-tanggalnya. Kami percaya bisa melaksanakan semua proses tepat waktu sesuai jadwal. Tidak meleset satu hari pun," jamin Darmin.
