KONTAN.CO.ID - MANILA. Penjaga Pantai Filipina (PCG) telah mengerahkan dua kapalnya di Laut China Selatan. Langkah ini diambil setelah memantau peningkatan yang "mengkhawatirkan" dalam jumlah kapal milisi maritim China di terumbu karang dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) negara tersebut. 

Reuters memberitakan, jumlah kapal China yang diyakini diawaki oleh personel milisi telah meningkat menjadi lebih dari 135 dari 111 pada bulan November.

Menurut PCG dalam sebuah pernyataan, mereka tersebar di Whitsun Reef, yang Manila sebut sebagai Julian Felipe Reef.

“PCG mempertahankan komitmen teguhnya untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan lingkungan maritim dalam rangka melindungi integritas wilayah, kedaulatan, hak kedaulatan, dan yurisdiksi Filipina di Laut Filipina Barat,” katanya.

Laut Filipina Barat adalah istilah Manila untuk perairan di Laut China Selatan yang berada dalam ZEE 200 mil laut.

Belum ada pernyataan langsung dari Kedutaan Besar China di Manila.

Baca Juga: Taiwan Yakin China Belum Mampu Lakukan Invasi

Pengadilan internasional membatalkan klaim China atas 90% Laut Cina Selatan pada tahun 2016, namun Beijing tidak mengakui keputusan tersebut. China telah membangun pulau-pulau di perairan yang disengketakan dalam beberapa tahun terakhir, dan membangun jalur udara di beberapa pulau tersebut.

Taiwan, Malaysia, Vietnam, dan Brunei semuanya mengklaim sebagian wilayah laut tersebut.

Laporan PCG muncul beberapa hari setelah Filipina melakukan patroli udara dan laut bersama dengan Amerika Serikat, yang diikuti oleh tindakan serupa dengan Australia di Laut China Selatan, sehingga meningkatkan ketegangan dengan Beijing.

Filipina meningkatkan upaya untuk melawan apa yang mereka gambarkan sebagai “aktivitas agresif” Tiongkok di Laut Cina Selatan, yang juga menjadi titik ketegangan angkatan laut China dan AS.

Baca Juga: Pesan China ke Korea Selatan: Jangan Mempolitisasi Masalah Ekonomi

China menuduh Filipina mengerahkan “pasukan asing” untuk berpatroli di Laut China Selatan dan menimbulkan masalah. Manila menegaskan aktivitas maritimnya merupakan hak negaranya.

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie