JAKARTA. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta berjanji menyelesaikan pengaduan pelanggaran dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Ketua Panwaslu DKI Ramdansyah berjanji akan menyelesaikan pengaduan ini dalam 14 hari ke depan.Selama proses pemilihan kepala daerah ini, Panwaslu DKI menerima 47 pengaduan. Diantaranya adalah pernyataan bersifat suku, ras, agama dan antar-golongan (SARA), ketidaknetralan pegawai negeri sipil, iklan kampanye, dan sebagainya.Ramdansyah menilai, banyaknya pelanggaran karena ada ruang kosong yang dapat dimanfaatkan para kandidat. "Seperti masa tunggu semenjak mendaftarkan diri ke KPU DKI sampai masa kampanye. Apalagi masa kampanye 14 hari yang dinilai kurang maksimal mengenalkan visi-misi para pasangan calon," ucap Ramdansyah di Gedung DPD, Jakarta, Jumat (21/9).Menurutnya, setiap pelanggaran pemilukada yang bisa berujung pada diskualifikasi pasangan calon jika ada karena politik uang. "Selain itu tidak bisa," ujarnya. Sayangnya, dia belum mau mengungkapkan dari pasangan mana pelanggaran tersebut paling banyak dilakukan. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Panwaslu DKI janji tuntaskan pengaduan pelanggaran
JAKARTA. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta berjanji menyelesaikan pengaduan pelanggaran dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Ketua Panwaslu DKI Ramdansyah berjanji akan menyelesaikan pengaduan ini dalam 14 hari ke depan.Selama proses pemilihan kepala daerah ini, Panwaslu DKI menerima 47 pengaduan. Diantaranya adalah pernyataan bersifat suku, ras, agama dan antar-golongan (SARA), ketidaknetralan pegawai negeri sipil, iklan kampanye, dan sebagainya.Ramdansyah menilai, banyaknya pelanggaran karena ada ruang kosong yang dapat dimanfaatkan para kandidat. "Seperti masa tunggu semenjak mendaftarkan diri ke KPU DKI sampai masa kampanye. Apalagi masa kampanye 14 hari yang dinilai kurang maksimal mengenalkan visi-misi para pasangan calon," ucap Ramdansyah di Gedung DPD, Jakarta, Jumat (21/9).Menurutnya, setiap pelanggaran pemilukada yang bisa berujung pada diskualifikasi pasangan calon jika ada karena politik uang. "Selain itu tidak bisa," ujarnya. Sayangnya, dia belum mau mengungkapkan dari pasangan mana pelanggaran tersebut paling banyak dilakukan. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News