JAKARTA. Untuk meningkatkan perekonomian di daerah, Pemerintah Provinsi Papua mengajukan 17 permintaan khusus kepada PT Freeport Indonesia. Permintaan yang diajukan sejak 2014 lalu tersebut, sebagiannya telah diberikan oleh perusahaan. Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan,17 keinginan yang diminta ke Freeport tersebut merupakan aspirasi masyarakat untuk kemajuan perekonomian di Bumi Cendrawasih. "Seluruh item itu yang harus dilaksanakan Freeport untuk kepentingan masyarakat Papua. Di sana, masih banyak yang masyarakat tertunggal," kata dia dalam konfrensi pers usai mengikuti pertemuan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jumat (6/2). Tanpa merincikan seluruh permintaan, dia menyebutkan, ada beberapa item yang telah dipenuhi Freeport hingga sekarang ini. Misalnya, penyerahan pengelolaan Bandara Mozes Kilangin di Timika, Kabupaten Mimika. "Bandara tersebut sangat bermanfaat, sehingga diharapkan dapat menurunkan biaya logistik dan harga bahan pokok. Kami pun akan membangun fasilitas darat yang untuk menghubungkan bandara," kata Lukas. Freeport juga dinilai telah mengakomodasi permintaan masyrakat dengan diberikannya kesempatan untuk penduduk lokal bekerja di perusahaan. "Perusahaan juga sudah membuka rekening di BPD Papua, sehingga bank lokal dapat menjadi bank devisa," ujarnya. Lukas menambahkan, hal-hal lain yang menjadi permintaan masih dalam proses karena berkaitan dengan negosiasi ataupun persetujuan pemerintah pusat. Misalnya, pembagian bagi hasil royalti ke kabupaten yang berjauhan dengan lokasi tambang, dan penyerahan pengelolaan tambang di Blok B ke pemerintah daerah. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Papua ajukan 17 permintaan khusus ke Freeport
JAKARTA. Untuk meningkatkan perekonomian di daerah, Pemerintah Provinsi Papua mengajukan 17 permintaan khusus kepada PT Freeport Indonesia. Permintaan yang diajukan sejak 2014 lalu tersebut, sebagiannya telah diberikan oleh perusahaan. Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan,17 keinginan yang diminta ke Freeport tersebut merupakan aspirasi masyarakat untuk kemajuan perekonomian di Bumi Cendrawasih. "Seluruh item itu yang harus dilaksanakan Freeport untuk kepentingan masyarakat Papua. Di sana, masih banyak yang masyarakat tertunggal," kata dia dalam konfrensi pers usai mengikuti pertemuan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jumat (6/2). Tanpa merincikan seluruh permintaan, dia menyebutkan, ada beberapa item yang telah dipenuhi Freeport hingga sekarang ini. Misalnya, penyerahan pengelolaan Bandara Mozes Kilangin di Timika, Kabupaten Mimika. "Bandara tersebut sangat bermanfaat, sehingga diharapkan dapat menurunkan biaya logistik dan harga bahan pokok. Kami pun akan membangun fasilitas darat yang untuk menghubungkan bandara," kata Lukas. Freeport juga dinilai telah mengakomodasi permintaan masyrakat dengan diberikannya kesempatan untuk penduduk lokal bekerja di perusahaan. "Perusahaan juga sudah membuka rekening di BPD Papua, sehingga bank lokal dapat menjadi bank devisa," ujarnya. Lukas menambahkan, hal-hal lain yang menjadi permintaan masih dalam proses karena berkaitan dengan negosiasi ataupun persetujuan pemerintah pusat. Misalnya, pembagian bagi hasil royalti ke kabupaten yang berjauhan dengan lokasi tambang, dan penyerahan pengelolaan tambang di Blok B ke pemerintah daerah. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
