JAKARTA. Masalah Papua akhirnya sampai ke Senayan. Rencananya, Komisi I DPR akan memanggil Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto.Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan pemanggilan itu akan dilakukan secepatnya. "Intinya kami ingin kepolisian lebih mengambil peran terdepan dalam penanganan kasus di Papua sementara TNI sifatnya lebih memberi bantuan,” ujarnya, Kamis (27/10).Mahfudz berharap pemerintah segera mengambil tindakan tegas membereskan persoalan yang terjadi di Papua. Menurutnya, persoalan Papua sudah bercampur aduk antara kepentingan politik, ekonomi dan hukum. Alternatif lain, Mahfudz pun menyetujui bila pemerintah membentuk komisi khusus untuk percepatan penanganan masalah Papua ini. Seperti diketahui, kondisi di Papua memanas setelah aksi mogok karyawan PT Freeport Indonesia. Aksi karyawan ini berakhir ricuh. Selain itu kondisi makin tenggang setelah polisi membubarkan Konggres Rakyat Papua III yang dianggap tindakan makar.Situasinya makin panas setelah Kapolsek Kota Mulia Ajun Komisaris Dominggus Otto Awes tewas ditembak orang yang tak dikenal.Menteri Perindustrian MS Hidayat menilai situasi di Papua ini menganggu iklim usaha dan investasi. Dia berharap pemerintah segera melokalisir kasus Papua sebagai masalah dalam mengeri. Dia beralasan, persoalan Papua makin rumit jika negara lain turut campur. "Yang penting ketegasan kita dan target untuk menyelesaikan tidak hanya konfliknya saja tetapi juga politik," katanya. MS Hidayat pun memberikan dua usulan penyelesaian kasus Papua. Pertama, ada perundingan atau proses politik yang harus dilakukan. Kedua, menetralisir kasus ini dari intervensi negara asing. Sementara itu, Menteri koordinasi Perekonomian Hatta Rajasa tetap optimis situasi Papua saat ini tidak menggangu rencana percepatan dan pertumbuhan ekonomi di provinsi paling timur ini. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Papua ricuh, DPR panggil menkopolhukam
JAKARTA. Masalah Papua akhirnya sampai ke Senayan. Rencananya, Komisi I DPR akan memanggil Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto.Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan pemanggilan itu akan dilakukan secepatnya. "Intinya kami ingin kepolisian lebih mengambil peran terdepan dalam penanganan kasus di Papua sementara TNI sifatnya lebih memberi bantuan,” ujarnya, Kamis (27/10).Mahfudz berharap pemerintah segera mengambil tindakan tegas membereskan persoalan yang terjadi di Papua. Menurutnya, persoalan Papua sudah bercampur aduk antara kepentingan politik, ekonomi dan hukum. Alternatif lain, Mahfudz pun menyetujui bila pemerintah membentuk komisi khusus untuk percepatan penanganan masalah Papua ini. Seperti diketahui, kondisi di Papua memanas setelah aksi mogok karyawan PT Freeport Indonesia. Aksi karyawan ini berakhir ricuh. Selain itu kondisi makin tenggang setelah polisi membubarkan Konggres Rakyat Papua III yang dianggap tindakan makar.Situasinya makin panas setelah Kapolsek Kota Mulia Ajun Komisaris Dominggus Otto Awes tewas ditembak orang yang tak dikenal.Menteri Perindustrian MS Hidayat menilai situasi di Papua ini menganggu iklim usaha dan investasi. Dia berharap pemerintah segera melokalisir kasus Papua sebagai masalah dalam mengeri. Dia beralasan, persoalan Papua makin rumit jika negara lain turut campur. "Yang penting ketegasan kita dan target untuk menyelesaikan tidak hanya konfliknya saja tetapi juga politik," katanya. MS Hidayat pun memberikan dua usulan penyelesaian kasus Papua. Pertama, ada perundingan atau proses politik yang harus dilakukan. Kedua, menetralisir kasus ini dari intervensi negara asing. Sementara itu, Menteri koordinasi Perekonomian Hatta Rajasa tetap optimis situasi Papua saat ini tidak menggangu rencana percepatan dan pertumbuhan ekonomi di provinsi paling timur ini. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
