KONTAN.CO.ID - NUSA DUA. Pemerintah memamerkan sejumlah skema pembiayaan proyek di luar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal ini dipaparkan oleh sejumlah menteri di sela rangkaian acara pertemuan IMF-World Bank di kawasan Nusa Dua, Bali, Senin (8/10).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, skema tersebut antara lain skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU), atau secara umum lebih sering dikenal sebagai skema public private partnerships (PPP). Ini merupakan sebuah skema penyediaan dan pembiayaan infrastruktur yang berdasarkan pada kerjasama antara pemerintah dan badan usaha (swasta).

Skema lainnya adalah pemberian penugasan kepada badan usaha milik negara (BUMN). Dalam hal ini, dukungan pemerintah diberikan dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN), pemberian pinjaman atau penjaminan.

“Selama ini, kita mudah bergantung pada APBN, padahal banyak dana dari luar, ataukah BUMN atau private sector, yang ingin berpartisipasi. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan sejak lebih dari satu dekade lalu mulai menginisiasi institusi yang mampu menjembatani antara kebutuhan di satu sisi pihak luar yang ingin ikut andil dalam pembangunan dan yang masih butuh dukungan dari pemerintah,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan, satu lagi skema yang dikembangkan adalah skema blended finance sebagai salah satu instrumen keuangan. Yakni proses pembiayaan melibatkan pihak swasta dan industri jasa keuangan untuk mendukung proyek-proyek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Skema pendanaan dari blended finance akan melibatkan pemerintah dan lembaga internasional maupun filantropis yang bersifat soft loan, hibah maupun guarantee mechanism.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menambahkan, selama ini pihaknya ditugaskan untuk belanja melalui APBN, tetapi permintaan atas infrastruktur jauh lebih besar dari itu.

Kata Basuki, APBN dialokasikan ke kementeriannya sebesar Rp 105 triliun rata-rata per tahun. Namun, kenyataannya untuk proyek jalan tol saja lebih dari Rp 360 triliun. Belum proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) dan juga pemeliharaan jalan nasional dengan availability payment.

"Selama ini, kita tidak mengira bahwa itu bisa untuk memelihara jalan nasional kita. Dengan skema ini jalan bisa kita pelihara sepanjang tahun tanpa bergantung pada siklus APBN,” lanjutnya.

Adapun Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, manfaat dengan pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU, transparansi dan manajemen risiko lebih terjaga.

“Dan dengan non APBN, kita perkaya produk keuangan kita. Kalau cash flow sudah jalan, kami bahkan sudah bisa bicarakan bagaimana refinancing. Akibatnya produk keuangan kita lebih kaya dan cost turun,” ujar dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat