KONTAN.CO.ID -  SEOUL. Media pemerintah Korea Utara pada hari Jumat melaporkan bahwa negara tersebut telah memamerkan rudal berkemampuan nuklir dan pesawat tanpa awak baru dalam parade militer di Pyongyang. 

Parade ini diselenggarakan untuk merayakan 70 tahun berakhirnya Perang Korea, yang dirayakan sebagai "Hari Kemenangan" di Korea Utara.

Parade ini dihadiri oleh delegasi dari China dan Rusia, termasuk Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. 

Baca Juga: Militer AS Akan Memulai Program Baru di Papua Nugini Bulan Depan

Ini merupakan kunjungan pertama mereka ke Korea Utara sejak dimulainya pandemi Covid-19. Kehadiran mereka menandai perubahan dari tahun-tahun sebelumnya, di mana China dan Rusia berusaha menjauh dari pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik oleh Korea Utara.

Pada acara tersebut, Korea Utara menampilkan rudal balistik antarbenua terbaru mereka, Hwasong-17 dan Hwasong-18. 

Menurut kantor berita negara KCNA, kedua rudal tersebut memiliki jangkauan untuk menyerang target di seluruh Amerika Serikat. Parade tersebut juga menampilkan pesawat serangan dan drone mata-mata baru.

Dalam pidatonya, Menteri Pertahanan Jenderal Kang Sun Nam menyalahkan AS dan sekutunya atas meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut. Sementara itu, Kim Jong Un, pemimpin Korea Utara, berjanji solidaritas dengan Rusia dalam resepsi dengan Shoigu.

Baca Juga: Korea Utara Sambut Utusan Rusia & China untuk Peringatan 70 Tahun Perang Korea

AS telah menuduh Pyongyang menyediakan senjata ke Rusia untuk upaya perangnya di Ukraina. Namun, baik Pyongyang maupun Moskow membantah melakukan transaksi senjata. Tetapi kehadiran China dan Rusia di parade ini menimbulkan pertanyaan tentang kesediaan mereka untuk menegakkan sanksi.

Rusia dan China telah menentang sanksi lebih lanjut dari AS terhadap Korea Utara dan berargumen bahwa sanksi yang ada harus dilonggarkan demi tujuan kemanusiaan dan negosiasi. 

Leif-Eric Easley, seorang profesor di Ewha Womans University, mengkritik dukungan terbuka mereka terhadap rezim Korea Utara. Dia menyatakan bahwa semua anggota PBB memiliki tanggung jawab yang sama untuk menegakkan resolusi Dewan Keamanan.

Editor: Noverius Laoli