KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Parlemen Inggris mengambil alih kendali atas proses Inggris keluar dari Uni Eropa atau Brexit dari tangan pemerintahan Perdana Menteri Theresa May.

Pengambilalihan itu dilakukan setelah pemerintah kalah dalam proses pemungutan suara di parlemen pada Senin (25/3) dengan hasil akhir 329-302. Dengan begitu, parlemen akan mengambil alih proses Brexit untuk satu hari dan akan menentukan sejumlah pilihan terkait Brexit melalui serangkaian pemungutan suara pada Rabu (27/3).

Mengutip BBC, Selasa (26/3), tiga menteri kabinet mengundurkan diri setelah parlemen mengambil alih proses Inggris keluar dari Uni Eropa. Ketiganya adalah Menteri Luar Negeri Alistair Burt, Menteri Kesehatan Steve Brine, dan Menteri Bisnis Inggris Richard Harrington.

Ketiga menteri itu merupakan bagian dari 30 anggota partai tempat Perdana Menteri Theresa May bernaung, Partai Konservatif, yang membelot dalam pemungutan suara parlemen.

Sebelumnya, May terus menekankan kepentingan Inggris untuk tetap menjalin hubungan ekonomi sedekat mungkin dengan Uni Eropa, namun sejumlah pihak ingin Inggris benar-benar keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan apa pun. Langkah itu memicu kekhawatiran para pebisnis.

Pengambilalihan itu terjadi karena Inggris tak kunjung menyepakati proses negosiasi Brexit, padahal awalnya Uni Eropa memberikan tenggat waktu hingga akhir Maret. Namun, May menyatakan tidak bisa berjanji bakal menjalankan hasil voting Parlemen.

Inggris harus resmi keluar dari UE pada 29 Maret 2019 setelah referendum yang digelar 3 tahun lalu meminta Brexit. Namun, dengan belum adanya kesepakatan antara Pemerintah Inggris dengan Parlemen maka pelaksanaanya ditunda.

Dengan demikian, jika proposal May akhirnya diterima oleh Parlemen dalam voting pekan ini, maka Inggris bisa meninggalkan UE pada 22 Mei 2019. Jika tidak, maka Inggris memiliki waktu hingga 12 April 2019 untuk membawa rencana baru.

May sebelumnya mencegah kekalahan dengan menawarkan sejumlah suara kepada anggota parlemen tentang alternatif Brexit, yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dia mengatakan mengizinkan anggota parlemen untuk mengambil alih agenda Commons akan menetapkan preseden yang tidak disukai.

Editor: Handoyo