KONTAN.CO.ID - Parlemen Myanmar akan memulai proses pemilihan presiden baru pada 30 Maret, kata para pejabat pada hari Jumat (20/3/2026), sebuah pemungutan suara yang menurut banyak analis diperkirakan akan dimenangkan oleh kepala junta yang merebut kekuasaan dalam kudeta pada tahun 2021. 

Setelah pemilihan kontroversial yang dimenangkan oleh partai yang didukung militer, militer dan masing-masing majelis tinggi dan rendah parlemen akan mencalonkan seorang kandidat presiden.

Setelah proses penyaringan, parlemen akan memilih salah satu dari tiga kandidat tersebut sebagai presiden, kata para pejabat Pyidaungsu Hluttaw pada sebuah acara yang disiarkan oleh media pemerintah. Dua kandidat lainnya akan menjabat sebagai wakil presiden.

TikTok, Tokopedia, TikTok Shop Hadirkan Ramadan Ekstra Seru, Gerakkan Ekonomi Lokal

Baca Juga: Walikota Chongqing Tengah Diselidiki Oleh Badan Pemantau Korupsi China

Para pejabat tidak menyebutkan berapa lama proses seleksi kandidat akan berlangsung, atau kapan pemilihan presiden akan diadakan. 

Kepala junta Min Aung Hlaing secara luas diperkirakan akan menjadi presiden negara Asia Tenggara tersebut.

Analis independen Htin Kyaw Aye mengatakan ia memperkirakan jenderal tersebut akan mundur sebagai kepala militer sebelum 30 Maret, karena konstitusi negara menyatakan bahwa seorang pegawai negeri sipil tidak dapat menjadi kandidat presiden.

"Karena Min Aung Hlaing bercita-cita menjadi presiden, ia harus mundur dari jabatannya saat ini sebagai Panglima Tertinggi agar memenuhi syarat berdasarkan konstitusi 2008," kata analis yang berbasis di Thailand tersebut.

Ia mengatakan bahwa militer dan Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan yang didukung militer akan terus mendominasi politik negara setelah pemilihan bertahap yang diadakan pada bulan Desember dan Januari.

"Ini bukan transisi menuju demokrasi, melainkan transformasi dari kediktatoran yang berbalut militer menjadi kediktatoran yang berbalut sipil," katanya.

Myanmar telah dilanda kekacauan sejak awal tahun 2021, ketika militer menggulingkan pemerintahan sipil terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi. 

Kudeta tersebut memicu gerakan protes yang berubah menjadi pemberontakan bersenjata melawan junta di seluruh negeri.

Baca Juga: Perang Timur Tengah Makin Membara! AS Malah Sukses Jualan Senjata Rp 260 Triliun