KONTAN.CO.ID - ANKARA. Parlemen Turki dijadwalkan meratifikasi perjanjian pertahanan bersama dengan Arab Saudi dan Pakistan pada Rabu (4/11/2026). Kesepakatan tersebut memuat klausul pertahanan kolektif yang mewajibkan para pihak saling memberikan dukungan jika salah satu negara menghadapi serangan.

Melalui ratifikasi ini, Turki secara resmi memiliki kewajiban pertahanan bersama terhadap Arab Saudi, di tengah meningkatnya ancaman serangan kelompok Houthi yang didukung Iran terhadap Riyadh.

Meski demikian, pengesahan perjanjian tersebut tidak serta-merta membuat Turki mengirimkan pasukan militernya ke Arab Saudi. Pengerahan personel militer tetap membutuhkan mandat terpisah dari parlemen.

Turki telah mengajukan Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah (Mecca Joint Defence Agreement), yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Agustus 2026, kepada parlemen untuk diratifikasi pada Oktober lalu.

Baca Juga: Kekalahan Partai Republik di Pemilu AS Berpotensi Ubah Arah Kebijakan Dagang Trump

Salah satu klausul utama dalam perjanjian tersebut mengadopsi prinsip Pasal 5 NATO, yang menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota.

Selain memperkuat komitmen pertahanan bersama, ketiga negara berencana meningkatkan kerja sama industri pertahanan dan koordinasi militer. Kesepakatan ini juga bertujuan membangun daya tangkal terhadap berbagai ancaman keamanan.

Perjanjian tersebut ditandatangani sebelum kelompok Houthi melancarkan serangan terhadap Arab Saudi. Pemungutan suara parlemen Turki pada Rabu berlangsung ketika upaya mengakhiri perang antara Iran dan Amerika Serikat (AS) masih menghadapi jalan panjang.

Seorang pejabat senior Iran sebelumnya mengatakan kepada Reuters bahwa Teheran dan Washington masih jauh dari kesepakatan untuk mengakhiri perang. Sementara itu, kelompok Houthi dilaporkan meningkatkan serangan terhadap Riyadh.

Pejabat Turki sebelumnya menyampaikan bahwa kontribusi Ankara dalam membantu Arab Saudi diperkirakan terbatas pada penyediaan peralatan militer, pertukaran informasi intelijen, serta sistem persenjataan.

Seorang anggota parlemen dari partai berkuasa di Turki juga sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah akan mengajukan mandat terpisah kepada parlemen untuk memungkinkan pengerahan personel militer ke Arab Saudi berdasarkan perjanjian tersebut.

Namun, sejumlah pejabat menyatakan bahwa cakupan dukungan terhadap Arab Saudi akan ditentukan melalui konsultasi bersama dan disesuaikan dengan permintaan Riyadh.

Analis menilai Turki memiliki kemampuan untuk membantu Arab Saudi melalui dukungan teknis dan pengalaman tempur, termasuk penyediaan sistem pertahanan udara serta teknologi peperangan elektronik.

Mereka memperkirakan pasukan, penasihat, dan personel militer Turki dapat dikerahkan untuk membantu pemasangan serta pengoperasian sistem persenjataan yang dikirim Ankara setelah mandat pengerahan militer disetujui parlemen.

Baca Juga: Donald Trump Kehilangan Kendali Kongres AS, Demokrat Raih Kemenangan Bersejarah

Analis pertahanan Arda Mevlutoglu mengatakan, aliansi pertahanan Makkah berpotensi menjadi contoh penerapan konsep defense as a service atau pertahanan sebagai layanan.

"Saya meyakini aliansi Makkah dapat menjadi salah satu studi kasus pertama dari konsep yang disebut 'pertahanan sebagai layanan'. Dalam konsep ini, negara pemasok tidak hanya menyediakan peralatan dan platform, tetapi juga konsep, layanan, pelatihan, dan logistik secara menyeluruh, yang dikemas bersama dukungan politik serta berbagai lapisan dukungan lainnya," ujar Mevlutoglu kepada Reuters.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Turki Yasar Guler menegaskan bahwa negaranya tidak melihat pasukan Turki akan terlibat dalam pertempuran maupun operasi ofensif terhadap kelompok Houthi.

Pakar hubungan internasional dari Ankara Social Sciences University sekaligus analis pertahanan, Barin Kayaoglu, mengatakan bahwa perjanjian tersebut juga akan membangun tingkat interoperabilitas atau kemampuan kerja sama operasional tertentu di antara negara-negara sekutu.

Hal ini dimungkinkan karena ketiga negara mengoperasikan sejumlah sistem yang serupa serta memiliki peluang untuk saling berbagi keahlian dan teknologi di bidang pertahanan.