KONTAN.CO.ID - TAIPEI. Partai politik penguasa Jepang dan Taiwan pada Jumat (27/8) melakukan pertemuan virtual. Kedua belah pihak secara khusus mencari cara untuk meredam China, termasuk kemungkinan kerjasama militer.

Melansir Reuters, pertemuan kali ini dihadiri oleh anggota parlemen senior dari Partai Progresif Demokratik Taiwan (DPP) dan Partai Demokrat Liberal Jepang (LDP). Pertemuan berlangsung sekitar satu setengah jam, setengah jam lebih lama dari yang dijadwalkan.

Lo Chih-cheng dan Tsai Shih-ying yang mewakili DPP mengatakan, pembicaraan tersebut berfokus pada bidang-bidang termasuk semikonduktor, kegiatan militer terdekat China, dan kemungkinan kerjasama antara Taiwan, Jepang, juga Amerika Serikat.

Lo menjelaskan, kedua belah pihak bisa saja berjanji untuk terus melanjutkan dialog seperti saat ini dalam rangka menghadapi kemungkinan tekanan dari China.

Langkah-langkah kerjasama militer juga turut dibahas. Namun, kedua perwakilan DPP tidak bisa menyampaikan detailnya kepada publik karena sifatnya cukup sensitif.

Baca Juga: Wapres AS Kamala Harris menyebut China terus mengintimidasi di Laut China Selatan

Baca Juga: Demi hadapi China, Taiwan siapkan US$ 1,4 miliar untuk belanja jet tempur baru

Dari Jepang, Masahisa Sato yang tergabung dalam tim urusan luar negeri LDP menyatakan, dialog tersebut akan membantu menginformasikan hal-hal penting kepada pembuat kebijakan partai.

"Pihak Taiwan mengatakan, mereka telah menunggu dan berharap untuk dialog semacam itu. Kami merasa ini penting untuk mencapai tujuan bersama antara partai-partai yang berkuasa yang dapat mengarah pada kebijakan pemerintah untuk kedua negara," ungkap Sato, seperti dikutip Reuters.

Hubungan Taiwan dengan negara lain kerap mendapat respons negatif dari China yang merasa pulau itu adalah bagian dari negaranya.

Terkait hal tersebut, wakil DPP menegaskan kembali, bahwa Taiwan sebagai negara yang berdaulat dan merdeka memiliki hak untuk memajukan hubungan bilateral dan multilateral dengan semua negara.

Selanjutnya: Meski dikecam China, AS berjanji akan tetap berbicara banyak di Laut China Selatan