JAKARTA. Partai Demokrat mendesak Kementerian Luar Negeri bereaksi atas pembatalan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Belanda. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum meminta Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa segera memanggil Duta Besar Belanda untuk Indonesia.Dia mengatakan, pemanggilan itu untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi menjelang kunjungan Presiden SBY ke Negeri Kincir Angin tersebut. "Termasuk soal sikap Pemerintah Belanda terhadap persoalan ini," ujarnya, Selasa (5/10). Anas sendiri mendukung sikap Presiden SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu. Malah, dia mengatakan, jika tidak ada penjelasan yang logis dari Pemerintah Belanda soal pengadilan HAM itu, pembatalan kunjungan ke negara tersebut juga perlu dipertimbangan. "Karena selama ini Pemerintah Belanda terlihat seperti memelihara gerakan Republik Maluku Selatan (RMS)," katanya.Hari ini, Presiden SBY menunda kunjungan kenegaraan ke Belanda. Penyebabnya, terjadi pergerakan dari kelompok masyarakat termasuk dari kelompok RMS di Den Haag, Belanda. Kelompok masyarakat itu mengajukan sejumlah persoalan hak asasi manusia (HAM) tuntutan ke pengadilan terhadap SBY. Salah satu tuntutannya adalah memerintahkan penangkapan terhadap SBY. Rencananya, pengadilan ini digelar saat SBY dan rombongan bertolak ke Negeri Kincir Angin tersebut. SBY menilai pengadilan ini sebagai tindakan yang merendahkan harga diri bangsa. Apalagi, menurutnya, kunjungannya itu atas undang Ratu Beatrix dan Perdan Menteri Belanda Jan Peter Balkenende.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Partai Demokrat desak pemerintah panggil Dubes Belanda
JAKARTA. Partai Demokrat mendesak Kementerian Luar Negeri bereaksi atas pembatalan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Belanda. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum meminta Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa segera memanggil Duta Besar Belanda untuk Indonesia.Dia mengatakan, pemanggilan itu untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi menjelang kunjungan Presiden SBY ke Negeri Kincir Angin tersebut. "Termasuk soal sikap Pemerintah Belanda terhadap persoalan ini," ujarnya, Selasa (5/10). Anas sendiri mendukung sikap Presiden SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu. Malah, dia mengatakan, jika tidak ada penjelasan yang logis dari Pemerintah Belanda soal pengadilan HAM itu, pembatalan kunjungan ke negara tersebut juga perlu dipertimbangan. "Karena selama ini Pemerintah Belanda terlihat seperti memelihara gerakan Republik Maluku Selatan (RMS)," katanya.Hari ini, Presiden SBY menunda kunjungan kenegaraan ke Belanda. Penyebabnya, terjadi pergerakan dari kelompok masyarakat termasuk dari kelompok RMS di Den Haag, Belanda. Kelompok masyarakat itu mengajukan sejumlah persoalan hak asasi manusia (HAM) tuntutan ke pengadilan terhadap SBY. Salah satu tuntutannya adalah memerintahkan penangkapan terhadap SBY. Rencananya, pengadilan ini digelar saat SBY dan rombongan bertolak ke Negeri Kincir Angin tersebut. SBY menilai pengadilan ini sebagai tindakan yang merendahkan harga diri bangsa. Apalagi, menurutnya, kunjungannya itu atas undang Ratu Beatrix dan Perdan Menteri Belanda Jan Peter Balkenende.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News