KONTAN.CO.ID -  WASHINGTON. Partai Demokrat AS menyiapkan penyelidikan luas terhadap Presiden Donald Trump jika berhasil merebut kembali mayoritas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pemilu paruh waktu November. 

Demokrat tidak akan langsung mendorong pemakzulan, tetapi lebih dulu membidik perusahaan, kontraktor, donor, dan jaringan keuangan yang terkait dengan Trump dan pemerintahannya.

Empat sumber yang mengetahui pembahasan mengatakan, anggota senior Demokrat dan staf komite DPR telah membahas penggunaan subpoena, permintaan dokumen, dan sidang publik untuk menyelidiki keputusan pemerintahan Trump serta kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan Trump, sekutu, atau donornya.

Strategi ini dinilai lebih efektif karena Gedung Putih diperkirakan akan menolak permintaan pengawasan yang langsung menyasar cabang eksekutif.

Baca Juga: DPR AS Setujui Resolusi Batasi Trump Lanjutkan Perang Iran

"Kami tidak masuk ke sini untuk memakzulkan," kata seorang pejabat senior Demokrat. 

Menurut dia, Demokrat ingin membangun bukti melalui penyelidikan terlebih dahulu agar dapat menentukan langkah selanjutnya. 

Jika menguasai DPR, Demokrat memiliki kewenangan menerbitkan subpoena, memaksa kesaksian dan penyerahan dokumen, menggelar sidang publik, serta menempuh proses contempt of Congress.

Sejumlah perusahaan disebut dalam pembahasan, termasuk Apple, Alphabet, Palantir, Blackstone, BlackRock, dan perusahaan milik Elon Musk seperti Tesla. Namun, belum ada daftar target final dan belum ada penyelidikan resmi. 

Reuters juga tidak menemukan tuduhan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pelanggaran.

Demokrat diperkirakan memeriksa kontrak Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), pendanaan rencana pembangunan ballroom Gedung Putih, sumbangan korporasi kepada Trump, serta dugaan praktik pay-to-play. 

Jaringan keuangan keluarga Trump juga menjadi perhatian, termasuk 1789 Capital, perusahaan modal ventura tempat Donald Trump Jr. menjadi mitra, serta investasi dana kekayaan negara asing pada entitas terkait keluarga Trump.

Baca Juga: DPR AS Tolak Tarif Trump terhadap Kanada, Dampak Konsumen Jadi Sorotan

Upaya mengumpulkan bukti bahkan telah dimulai. Dua sumber mengatakan Demokrat mengirim surat kepada perusahaan, kontraktor, dan organisasi yang berpotensi menjadi objek penyelidikan untuk meminta dokumen. Surat tersebut dapat menjadi dasar penerbitan subpoena jika Demokrat merebut mayoritas DPR.

Robert Garcia, anggota Demokrat senior di Komite Pengawasan DPR, mengatakan penyelidikan yang sudah berjalan akan diperluas jika Demokrat kembali menguasai DPR. 

"Kami akan memastikan korupsi diperangi ketika Demokrat merebut kembali DPR pada November," kata Garcia.

Surat Demokrat antara lain ditujukan kepada Paramount Skydance terkait hubungannya dengan pemerintahan Trump dan rencana kesepakatan Warner Bros. 

Discovery, serta YouTube dan Alphabet terkait penyelesaian senilai US$ 24,5 juta dengan Trump. Demokrat juga meminta informasi dari GEO Group dan Salus Worldwide Solutions mengenai kontrak DHS serta Vitol dan Trafigura terkait penjualan minyak Venezuela.

Pemakzulan tetap menjadi opsi jika penyelidikan menemukan bukti pelanggaran yang memenuhi dasar pemakzulan.

Baca Juga: Anggota DPR AS Tolak Manuver Partai Republik Tunda Pemungutan Suara Tarif Trump

Pemimpin Demokrat DPR Hakeem Jeffries pada Juni mengatakan partainya tidak menutup kemungkinan memakzulkan Trump, tetapi pengalaman masa jabatan pertama menjadi pelajaran setelah Trump dua kali dimakzulkan DPR namun dibebaskan Senat. 

"Jika penyelidikan menemukan bukti yang kami yakini memenuhi ambang batas tersebut, kami tidak akan ragu untuk melangkah maju," kata pejabat senior Demokrat. Gedung Putih menyatakan siap menghadapi permintaan pengawasan Kongres, siapa pun yang menguasai DPR atau Senat.