JAKARTA. Isu perombakan kabinet (reshuffle) jilid II semakin santer terdengar. Bahkan kabarnya, Presiden Joko Widodo akan mempercepat pergantian posisi jabatan menteri di kabinetnya.

Selain untuk memberikan tempat bagi Partai Amanat Nasional (PAN) yang baru saja merapat ke kubu pemerintah, percepatan reshuffle ini juga dilakukan agar kinerja menteri yang selama ini masih memble bisa segera digenjot.

Seperti yang ditulis KONTAN sebelumnya, reshuffle jilid II kemungkinan bakal berupa perpaduan antara rotasi dan pergantian menteri. Sumber KONTAN menyebutkan, jumlah menteri yang di reshuffle kali ini juga diperkirakan lebih banyak dari reshuffle jilid I Agustus lalu sebanyak enam menteri, kini delapan hingga sembilan menteri.

Menanggapi kabar ini, Ketua Bidang Perekonomian DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. "Kami percaya presiden akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kinerja kabinet," ungkapnya, Rabu (21/10).

Karenanya, Hendrawan bilang PDI Perjuangan mengaku tak mengajukan nama calon menteri yang akan direkomendasikan untuk masuk ke jajaran kabinet.

Wakil Ketua Fraksi Parta Nasional Demokrat (Nasdem) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Johnny Plate juga berpandangan sama. Menurutnya, sebagai koalisi pendukung, Nasdem menyerahkan masalah reshuffle para menteri sepenuhnya ke presiden.

"Yang penting bagi kami reshuffle dilakukan dalam rangka memperbaiki pemerintahan dan koordinasi presiden dengan menterinya," jelasnya.

Harus tepat

Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR Dossy Iskandar menambahkan, reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Tapi, ia memberikan catatan, reshuffle harus memberikan nilai tambah dan manfaat bagi pengelolaan negara.

Ia menilai, reshuffle adalah ikhtiar politik presiden untuk memperbaiki sistem kabinetnya. Tapi, "Pelaksanaan reshuffle harus tepat dan jangan menimbulkan kegaduhan," ungkap Dossy.

Sayangnya, Dossy enggan menyebut siapa wakil dari Hanura yang akan disodorkan ke presiden bila ada reshuffle. Bila ada reshuffle, "Kami teah memberi mandat kepada ketua umum dan presiden untuk mengambil keputusan (soal siapa yang akan dicopot dan penggantinya," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie