KONTAN.CO.ID - TOKYO. Partai-partai yang berkuasa di Jepang memasukkan ketentuan baru ke dalam kebijakan pertahanan mereka yang memungkinkan Jepang untuk melakukan ekspor senjata ke negara lain. Langkah ini berpotensi mengubah kebijakan ekspor senjata ketat Jepang yang berlaku sejak berakhirnya Perang Dunia II.

Melansir Kyodo, Partai Demokrat Liberal, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Fumio Kishida, dan mitra koalisi juniornya, Komeito, mengatakan bahwa ekspor peralatan pertahanan yang dilengkapi dengan senjata mematikan perlu didiskusikan lebih lanjut.

Menteri Pertahanan Yasukazu Hamada mengatakan pemerintah akan memutuskan apakah senjata mematikan dapat diekspor berdasarkan kasus tertentu. 

Baca Juga: Korea Utara Menembakkan 2 Rudal Balistik Jarak Pendek ke Laut Jepang

Saat ini Jepang, Inggris, dan Italia bersama-sama mengembangkan jet tempur generasi baru yang diprediksi selesai pada tahun 2035. Jet tempur masa depan inilah yang kemungkinan besar akan diekspor oleh Jepang.

Pada bulan April, LDP dan Komeito memulai pembicaraan dengan tujuan merevisi pembatasan ekspor senjata lebih dari satu tahun setelah Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022.

LDP memiliki keinginan besar untuk meningkatkan dukungan bagi Ukraina, sementara Komeito enggan mengubah prinsip ekpor senjata Jepang yang telah dipegang sejak tahun 1967.

Baca Juga: Militer Jepang Pertimbangkan Adopsi Layanan Satelit Starlink Milik Elon Musk

Kebijakan Ekspor Senjata Jepang

Sejauh ini Jepang masih mempertahankan tiga prinsip yang mengatur larangan ekspor senjata, kecuali untuk barang-barang yang dikembangkan atau diproduksi bersama dengan negara lain.

Tiga prinsip itu mencakup larangan ekspor senjata ke negara komunis, negara yang sedang berada dalam embargo ekspor senjata di bawah resolusi DK PBB, dan negara yang sedang terlibat atau berpotensi terlibat dalam konflik internasional.

 Meskipun demikian, Jepang masih dapat mengekspor peralatan pertahanan yang dilengkapi dengan persenjataan mematikan ke negara-negara yang bekerja sama dalam masalah keamanan, terutama kepada AS yang menjadi sekutu utamanya.

Perlengkapan yang dikirim pun harus digunakan untuk tujuan penyelamatan, transportasi, kewaspadaan, pengawasan atau penyapuan ranjau.

Artinya, Jepang sama sekali enggan terlibat dalam pengiriman senjata yang memiliki fungsi penyerangan.