KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bakrie Pipe Industries (BPI) menilai kondisi pasar pipa baja di pasar domestik saat ini harus diakui sudah mulai menurun dikarenakan terdampak oleh pandemi covid-19. Dimana pasar pipa untuk kebutuhan konstruksi umum yang perseroan jual melalui distributor BPI saat ini dalam posisi wait and see.

Namun untuk segmen pasar yang berbasis proyek saat ini masih dalam kondisi berjalan, yang kata Atok Hendrayanto, CEO BPI, hanya untuk proyek-proyek yang sudah berjalan dan atau dianggap sebagai prioritas. Sedangkan untuk proyek-proyek baru kondisinya banyak yang tertunda dan belum ada permintaan untuk pipa baja.

Baca Juga: Produsen pipa baja menggenjot penjualan di semester II-2020

Rekomendasi Fashion Hunting Spot di Bangkok

"Mau tidak mau perusahaan kami saat ini beradaptasi dengan melakukan perubahan strategi dan target bisnis dari yang sudah ada sebelumnya disebabkan karena kondisi pandemi covid-19 ini. Dimana paling tidak kami akan tetap berfokus kepada proyek2 yang sedang berjalan dan atau diproyeksikan akan berjalan dalam waktu dekat," urainya kepada Kontan.co.id, Kamis (23/7).

Lebih lanjut Atok bilang, saat ini BPI menyuplai kebutuhan pipa baja untuk beberapa proyek yang masih tetap berjalan terutama di sektor migas (oil & gas) untuk grup usaha Pertamina. Untuk "kontrak baru saat ini kami masih menunggu apakah benar pelaksanaannya akan tetap dilakukan tahun ini atau mundur ke tahun 2021 - 2022," kata Atok.

Baca Juga: KHI Pipe Industries fokus garap segmen pasar proyek di tahun ini

Bicara utilisasi, Atok bilang karena permintaan pasar menurun, maka diperkirakan utilisasi dari unit manufaktur juga akan berkurang. "Kecuali bila terjadi perubahan kondisi menjadi membaik di bulan September 2020 dimana kami harapkan pandemi ini dapat dikendalikan secara lebih baik. Namun bila kondisi memburuk maka otomatis utilisasi manufaktur akan turut memburuk," katanya.

BPI berharap dukungan pemerintah untuk proyek-proyek yang masih berjalan saat ini ataupun juga proyek yang akan berjalan agar dapat mewajibkan penggunaan produk dalam negeri. Perusahaan juga mengharapkan pemerintah merevisi perhitungan nilai tingkat kandungan dalam (TKDN) negeri proyek-proyek tersebut  menjadi lebih tinggi lagi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News