KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengembangan pasar karbon dan penguatan rantai pasok pangan menjadi dua isu yang semakin strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Kedua isu tersebut menjadi perhatian dalam penyelenggaraan Environmental and Social Innovation Awards (ENSIA) 2026 yang digelar PT SUCOFINDO (Persero) pada 10 September 2026. Ajang tersebut mengangkat tema "Innovation for Sustainable Business and Resilient Community".

Baca Juga: Bahlil Ungkap China Tawarkan Kerja Sama Ubah Batubara Jadi Bensin

Senior Researcher Korea Research Institute on Climate Change (KRIC) Bonn Choi mengatakan, implementasi Artikel 6 Perjanjian Paris membuka peluang bagi pengembangan mekanisme pasar karbon sebagai instrumen untuk mengurangi emisi sekaligus menciptakan nilai ekonomi.

Menurut dia, investasi pada teknologi inovatif dan fasilitas rendah emisi berpotensi menghasilkan pengurangan emisi gas rumah kaca yang memiliki nilai ekonomi melalui mekanisme perdagangan karbon.

"Pengurangan emisi dapat memberikan dua manfaat utama, yaitu mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) sekaligus membuka peluang pendapatan baru melalui transaksi perdagangan karbon," ujar Bonn dalam keterangannya Senin (21/9/2026).

Indonesia dinilai memiliki potensi pengembangan proyek pengurangan emisi di berbagai sektor. Potensi tersebut mencakup energi, efisiensi energi rumah tangga, pengelolaan limbah, pertanian berkelanjutan, kehutanan, hingga teknologi carbon capture and storage (CCS) serta carbon capture, utilization and storage (CCUS).

Baca Juga: Gencar Ekspansi di Regional, Barito Pacific (BRPT): 90% Investasi Tetap di Indonesia

Bonn mengatakan pengembangan pasar karbon perlu diikuti dengan identifikasi sektor prioritas, penguatan regulasi, serta integrasi berbagai sumber pengurangan emisi ke dalam sistem perdagangan emisi atau Emissions Trading System (ETS).

Langkah tersebut penting untuk mengarahkan investasi karbon ke proyek yang menghasilkan dampak lingkungan sekaligus manfaat ekonomi.

"Dengan mengidentifikasi sektor prioritas, Indonesia dapat mengarahkan investasi karbon secara terukur pada proyek-proyek yang memiliki dampak lingkungan riil, manfaat ekonomi nyata, dan kontribusi pembangunan yang lebih besar," jelasnya.

Ketahanan rantai pasok pangan

Di sisi lain, ketahanan rantai pasok pangan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional.

Asisten Deputi Logistik Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Ridky Irfan Wirautama mengatakan sektor pertanian dan pangan menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Baca Juga: Bahan Baku dan Promosi Naik, Laba Victoria Care (VICI) Anjlok 44% di Semester I-2026

Namun, rantai pasok pangan menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari perubahan iklim, dinamika ekonomi global, volatilitas harga pangan, bencana alam, keterbatasan infrastruktur logistik hingga penyusutan lahan produktif.

Ridky mengatakan inovasi diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, termasuk dengan mengembangkan ekonomi sirkular dan mengubah persoalan lingkungan menjadi sumber nilai ekonomi.

"Di tengah berbagai tantangan tersebut, inovasi menjadi salah satu solusi kunci. Transformasi pengelolaan sampah, termasuk pengolahan sampah menjadi energi listrik, menunjukkan bagaimana persoalan lingkungan dapat dialihfungsikan menjadi sumber nilai ekonomi sekaligus bagian dari solusi energi," kata Ridky.

Pemerintah juga mendorong penerapan ekonomi sirkular pangan serta upaya mitigasi dampak fenomena iklim ekstrem.

Di sektor logistik maritim, pengembangan pelabuhan hijau dan cerdas atau green and smart port menjadi salah satu langkah yang didorong pemerintah.

Konsep tersebut memadukan digitalisasi, tata kelola modern, budaya Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI), serta prinsip reduce, reuse, recycle (3R).

Selain itu, pengembangan ekonomi biru dinilai dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir.

Baca Juga: Kementerian ESDM Menyatakan RKAB 3 Anak Usaha BYAN Rampung, Total 15 Juta-20 Juta Ton

Pengembangan sektor tersebut berpotensi mendukung pemenuhan kebutuhan pangan berprotein, menciptakan lapangan kerja, serta membuka peluang investasi.

Ridky mengatakan pemerintah pada 2026 mencanangkan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir.

Program tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan rantai nilai sektor perikanan dari hulu hingga hilir, mulai dari kegiatan produksi dan penangkapan, pengolahan, fasilitas pendinginan dan penyimpanan, hingga jaringan distribusi dan pasar.

Menurut Ridky, penguatan ketahanan pangan membutuhkan koordinasi lintas sektor agar rantai pasok dan sistem logistik komoditas pangan dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau berbagai wilayah Indonesia.

"Melalui kolaborasi dan penyelarasan arah kebijakan pangan lintas sektor, kita dapat memastikan kelancaran sekaligus memperkuat rantai pasok dan logistik komoditas pangan agar dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia," tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News