KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia menargetkan pasar karbon nasional dapat beroperasi penuh pada akhir Juni 2026, dengan aktivitas perdagangan skala besar yang diharapkan mulai bergulir pada Juli 2026.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Saleh Abdurrahman, menilai momentum ini harus dimanfaatkan untuk memacu sektor swasta sekaligus menambah pundi-pundi penerimaan negara.

Saleh berharap mekanisme perdagangan karbon ini dapat menjadi insentif bagi perusahaan dalam upaya dekarbonisasi. "Pada intinya kita berharap perdagangan karbon ini bisa menghasilkan pendapatan bagi perusahaan sehingga menjadi semakin semangat menurunkan emisi GRK-nya, demikian juga bagi penerimaan negara," ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (27/4/2026).

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) 6/2026 yang membuka akses perdagangan karbon ke luar negeri, Saleh menekankan pentingnya strategi pemasaran yang agresif. Pasalnya, persaingan global dalam memperebutkan pembeli sangat ketat.

Baca Juga: Kinerja ELPI Tertekan: Harga BBM Naik 150%

"Jadi perlu ada pemasaran besar-besaran potensi perdagangan karbon kita, baik secara bilateral maupun lewat mekanisme bursa karbon. Indonesia perlu meningkatkan kualitas/integritas unit emisi karbon yang diperdagangkan," jelasnya.

Saleh mengungkapkan, realisasi perdagangan karbon sejatinya telah menunjukkan tren positif. Pada sektor ESDM, perdagangan emisi telah dilakukan di lingkup PLTU.

"Di sektor ESDM, sudah dilakukan perdagangan emisi di PLTU dan pada tahun 2023 mencapai 7,1 juta ton CO2e dengan nilai sekitar Rp 84 miliar. Tahun 2024 dan seterusnya diharapkan lebih besar lagi karena lebih banyak pembangkit yang mengikuti perdagangan karbon," ungkapnya.

Terkait potensi nilai investasi, Saleh menyebut peluangnya sangat besar, terutama jika dikaitkan dengan target bauran energi terbarukan 23% pada 2030. Namun, tantangan utamanya adalah mendapatkan harga yang kompetitif.

Baca Juga: Kadin: Investasi Manufaktur Mulai Positif, Tapi Belum Jadi Sinyal Pemulihan Penuh

"Yang penting sekarang bagaimana mendapatkan pembeli-pembeli, baik di dalam maupun di luar negeri, serta kesepakatan harga karbon yang wajar," imbuhnya.

Terakhir, Saleh mengingatkan untuk menjaga integritas proyek mitigasi emisi seiring dibukanya peluang pasar negara maju melalui skema corresponding adjustment. Menurutnya, pembeli luar negeri saat ini semakin selektif terhadap kualitas aksi mitigasi.

"Potensi masa depan juga terbuka untuk perdagangan dengan corresponding adjustment, terutama pasar negara-negara maju, dan sebaiknya diarahkan untuk aksi mitigasi yang biayanya mahal," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News