KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaku pasar tidak hanya mencermati pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia (BI), tetapi juga melihat perubahan dalam tata kelola dan independensi bank sentral. 

Center of Reform on Economics (CORE) menilai sejumlah dinamika belakangan ini memberikan sinyal bahwa pemerintah ingin memiliki kontrol yang lebih besar terhadap BI.

Ekonom CORE Indonesia Dipo Satria Ramli mengatakan, persoalan utama yang menjadi perhatian pasar bukan sekadar mundurnya Gubernur BI Perry Warjiyo maupun siapa sosok penggantinya. Menurutnya, kekhawatiran terbesar justru berkaitan dengan perubahan aturan dalam kelembagaan BI.

"Faktor penting sekali sebenarnya adalah mengenai institusional BI itu sendiri. Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), cukup jelas bahwa otoritas BI itu cukup berkurang dengan dia harus lapor ke DPR," ujarnya.

Baca Juga: Ekonom: Gubernur BI Baru Harus Punya Ruang Menolak Intervensi demi Jaga Independensi

Dipo menjelaskan, melalui UU Nomor 4 Tahun 2026 tersebut, hubungan BI dengan lembaga lain mengalami perubahan, termasuk terkait mekanisme pengawasan dan pelaporan kepada DPR.

Di sisi lain, pemerintah memiliki peran yang besar dalam kebijakan ekonomi, mulai dari pengawasan hingga pengelolaan anggaran. Kondisi tersebut, menurut Dipo, memunculkan kekhawatiran pasar terhadap potensi terjadinya fiscal dominance, yaitu ketika kebijakan fiskal menjadi lebih dominan dibandingkan kebijakan moneter.

"Intinya pemerintah itu mempunyai banyak peran, lebih bisa mengawasi, mengatur anggaran, dan berbagai macam. Ini yang dikhawatirkan banyak pasar, takutnya ada yang Namanya dominasi fiskal. Ketika fiskal itu lebih menjadi prioritas dibandingkan moneter,” katanya.

Dipo menilai pergantian gubernur bank sentral sebenarnya merupakan hal yang lazim terjadi. Namun, pasar kini lebih memperhatikan apakah terdapat perubahan dalam mekanisme kerja dan independensi BI.

"Yang dikhawatirkan bukan masalah Pak Perry mundur atau siapa penggantinya, karena gubernur BI itu biasa berganti. Tetapi takutnya rule of game-nya berubah," ujarnya.

Ia mencontohkan, pengumuman pengunduran diri Perry Warjiyo yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) menjadi salah satu hal yang diamati pasar. Menurutnya, pasar mempertanyakan mengapa pengumuman tersebut tidak disampaikan langsung oleh BI maupun Perry Warjiyo.

Selain itu, Dipo juga menyoroti pelaksanaan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang menurutnya memiliki prosedur dan tata cara yang telah diatur dalam regulasi.

Baca Juga: Prabowo Kerek Tunjangan Kinerja Prajurit TNI dan Pengawai Kemenhan, Ini Alasannya

"Rapat KSSK ini sebenarnya cukup sakral. Rapat ini ada undang-undangnya, ada prosedurnya, kapan dilakukan, cara kuorumnya bagaimana. Tiba-tiba yang dilakukan kemarin adalah Pak Presiden yang memimpin, setelah itu ada Wakil Ketua DPR, ada Danantara yang kita tidak tahu juga landasannya apa," katanya.

Menurutnya, dinamika tersebut menjadi perhatian lebih besar bagi pelaku ekonomi dibandingkan sekadar sosok yang akan memimpin BI ke depan.

Dipo menilai, dari berbagai perkembangan yang terjadi, pasar menangkap adanya sinyal bahwa pemerintah ingin meningkatkan kontrol terhadap BI.

"Saya rasa dari saat ini sampai hari ini, sinyal yang diberikan pemerintah adalah memang pemerintah mau kontrol Bank Indonesia lebih. Itu sudah cukup clear. Entah itu sengaja atau tidak, paling tidak pelaku ekonomi membacanya seperti itu," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News