KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kondisi pasar obligasi korporasi saat ini dinilai lebih menguntungkan bagi investor dibandingkan emiten. Kenaikan suku bunga acuan, tingginya yield Surat Berharga Negara (SBN) serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan pemerintah membuat emiten harus menawarkan kupon yang lebih menarik agar tetap kompetitif di pasar.

Fixed Income Analyst Pefindo, Ahmad Nasrudin mengatakan, sejumlah sentimen domestik dan global masih menjadi faktor utama yang memengaruhi pasar obligasi korporasi. 

Dari dalam negeri, kenaikan BI Rate, kebutuhan refinancing yang besar, dan likuiditas yang mulai mengetat menjadi perhatian investor.

Menurutnya, keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan hingga 5,5% pada Selasa (9/6) memperkuat sikap hati-hati investor dalam menilai tenor, kupon, dan kualitas kredit emiten.

Di sisi lain, kebutuhan refinancing korporasi juga meningkat. Nilai surat utang korporasi yang jatuh tempo pada kuartal III-2026 mencapai Rp 63,95 triliun dan tetap relatif tinggi pada kuartal IV-2026, yakni sebesar Rp 43,56 triliun. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan pasokan obligasi baru di tengah yield acuan yang masih berada pada level tinggi.

Baca Juga: Kenaikan BI Rate dan Yield SBN Turut Menekan Pasar Obligasi Korporasi

"Jika pasokan obligasi baru meningkat ketika yield acuan masih tinggi, investor berpeluang meminta kupon yang lebih besar. Kondisi ini membuat penerbitan tetap berjalan, tetapi lebih selektif," ujar Ahmad saat dihubungi Kontan, Kamis (11/6/2026).

Dari eksternal, pasar juga dipengaruhi oleh tingginya suku bunga global, pergerakan harga energi serta penguatan dolar AS. Yield obligasi pemerintah Amerika Serikat (UST) tenor 10 tahun yang meningkat dari sekitar 4,167% pada akhir 2025 menjadi 4,485% pada 26 Mei 2026 turut menarik aliran dana ke pasar AS dan mengurangi daya tarik aset negara berkembang, termasuk Indonesia.

Selain itu, membengkaknya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga meningkatkan kebutuhan penerbitan SBN pemerintah. Hingga 31 Mei 2026, defisit APBN tercatat mencapai Rp 180,4 triliun atau setara 0,70% terhadap produk domestik bruto (PDB), jauh lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi ini mendorong peningkatan pasokan SBN di pasar dan berpotensi menekan obligasi korporasi.

Meski demikian, premi risiko obligasi korporasi terhadap SBN justru menunjukkan tren penyempitan sejak awal tahun. 

Data Bloomberg menunjukkan spread obligasi korporasi tenor tiga tahun berperingkat AAA turun dari 52 basis poin (bps) pada Januari 2026 menjadi 41 bps pada Mei 2026. Spread obligasi peringkat AA juga menyempit dari 73 bps menjadi 67 bps.

Baca Juga: Yield SBN Naik, Pasar Obligasi Korporasi Diperkirakan Mulai Tertekan

Sementara itu, spread obligasi peringkat A turun dari 239 bps menjadi 227 bps dan obligasi BBB dari 403 bps menjadi 389 bps.

Ahmad menjelaskan, penyempitan spread tersebut tidak otomatis menunjukkan biaya pendanaan korporasi menjadi lebih murah. Dalam situasi yield SBN meningkat, spread dapat menyempit apabila kenaikan yield obligasi korporasi berlangsung lebih lambat dibandingkan yield acuan pemerintah.

"Pergerakan spread lebih mencerminkan perubahan premi risiko relatif. Sementara itu, biaya pendanaan absolut yang harus ditanggung emiten tetap bisa meningkat," ujar Ahmad.

Dengan kondisi tersebut, pasar obligasi saat ini dinilai lebih berpihak kepada investor. Investor yang memiliki likuiditas dapat memperoleh tingkat kupon yang lebih tinggi dibandingkan saat era suku bunga rendah, sekaligus memiliki ruang lebih besar untuk memilih emiten dengan kualitas kredit yang baik.

Sebaliknya, emiten menghadapi tantangan berupa kenaikan biaya dana dan tuntutan investor yang semakin selektif terhadap kualitas kredit, tenor, maupun sektor usaha. Emiten berperingkat tinggi masih memiliki akses pendanaan yang relatif baik, sementara emiten dengan profil kredit yang lebih lemah berpotensi menghadapi premi risiko yang lebih besar.

"Pasar saat ini lebih berpihak kepada investor dari sisi posisi tawar pricing. Emiten yang memiliki kebutuhan pendanaan mendesak tetap harus masuk pasar, sedangkan emiten yang lebih fleksibel kemungkinan memilih menunggu momentum yield yang lebih stabil," kata Ahmad.

Baca Juga: Rupiah Tertekan, Intervensi BI Bikin Outlook Pasar Obligasi Makin Ketat

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News