KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rendahnya porsi serapan pemerintah dalam hasil lelang Surat Utang Negara (SUN) per Selasa (21/5), ditengarai karena beberapa hal. Utamanya, karena permintaan yang cenderung masih menunjukkan penurunan.

Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencapai total penawaran Rp 26,20 triliun pada lelang SUN, Selasa (21/5). Tapi, pemerintah hanya menyerap Rp 10,8 triliun, lebih rendah daripada target indikatif minimal Rp 15 triliun. 

Analis Pasar Modal Anil Kumar mengungkapkan, permintaan lebih rendah, bahkan 2019 jadi yang terendah lantaran total permintaan hanya Rp 26,19 triliun. Faktor lainnya, karena permintaan imbal hasil dari investor semakin tinggi dan itu wajar, mengingat harga minyak tengah naik, APBN melambat dan Indonesia punya masalah defisit transaksi berjalan (CAD).

"Sehingga wajar akan terjadi pelemahan permintaan. Investor saat ini juga cenderung selektif, sehingga saat akan masuk mereka akan menimbang lebih dahulu imbal hasil yang ditawarkan," jelas Anil kepada Kontan.co.id, Selasa (21/5).

Selain itu, Anil menilai di awal pemerintah melalui DJPPR sudah terlalu banyak menerbitkan obligasi, sehingga porsi obligasi yang dikeluarkan saat ini pun tidak terlalu banyak. Masalahnya, Anil melihat untuk lelang berikutnya DJPPR sudah mengalami keterlambatan. Penyerapan pada lelang sukuk negara pekan lalu hanya Rp 5 triliun, lebih rendah daripada target indikatif Rp 8 triliun dan lelang hari ini pun lebih rendah daripada target indikatif.

"Walaupun ada private placement sekitar Rp 5 triliun, namun ada sedikit perlambatan dari penerbitan SUN. Meskipun begitu, kami berharap kondisi bisa cepat membaik, sehingga imbal hasil tidak perlu naik dan rupiah tidak perlu melemah," ujarnya.

Untuk tren imbal hasil Juni, Anil memprediksi akan tumbuh tipis dengan kecenderungan masih tertekan. Hal ini lantaran tergantung pada perkembangan kondisi ekonomi global, serta catatan kelam CAD April 2019 untuk tidak semakin memburuk. "Jadi, kalau pemerintah enggak bisa mendapatkan investasi asing, opsinya ada dua yakni pelemahan mata uang atau kenaikan imbal hasil jangka pendek," kata dia.

Bagi investor, Anil menyarankan agar saat menemukan harga yang tepat untuk berinvestasi bisa mengambil kesempatan untuk investasi jangka panjang. Sedangkan jika belum menemukan angka yang tepat, disarankan untuk wait and see. "Investor masih harus tunggu kondisinya daripada terburu-buru. Kalaupun tetap ingin masuk, bisa melakukan cost averaging, saat terjadi perbaikan sentimen maka itu bisa dipercepat," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati