KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mempercepat pemulihan sektor kelautan dan perikanan serta pembangunan 26.036 unit hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Namun, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi masih menghadapi kendala penyediaan lahan serta bencana susulan yang kembali merusak infrastruktur.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan percepatan pemulihan membutuhkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan sesuai Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026–2028. Terlebih, waktu pelaksanaan program pada 2026 semakin terbatas.

“Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak berhenti terus melakukan percepatan pemulihan rehabilitasi, rekonstruksi pascabencana Sumatera,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Kamis (22/10/2026).

Baca Juga: Ada 120 Kasus Berproses Terkait Karhutla, Menhut: Siap Koordinasi dengan Polri

Di sektor perumahan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan pembangunan 26.036 unit huntap melalui skema relokasi terpusat selama 2026–2027. Target tersebut terdiri dari 21.228 unit di Aceh, 3.707 unit di Sumatera Utara, dan 1.101 unit di Sumatera Barat.

Pembangunan huntap melalui skema relokasi terpusat ditujukan bagi warga yang kehilangan rumah sekaligus lahan akibat bencana, termasuk masyarakat yang tinggal di kawasan zona merah. Bagi warga yang tidak lagi memiliki lahan untuk membangun kembali rumahnya, pemerintah menyiapkan kompleks permukiman baru.

“Yang (huntap) kompleks itu dikerjakan oleh PKP ini terutama yang rumahnya, tanahnya sudah habis sudah enggak ada lagi atau di daerah merah, satu kampung hilang otomatis dibangunkan lagi kompleks (oleh) PKP,” kata Tito.

Meski demikian, penyediaan lahan masih menjadi pekerjaan yang perlu segera diselesaikan. Tito meminta pemerintah daerah membantu mengatasi kendala tersebut agar pembangunan huntap dapat berjalan sesuai target.

Selain pembangunan perumahan, pemerintah juga mempercepat rehabilitasi sektor kelautan dan perikanan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Program yang disiapkan pada 2026 mencakup rehabilitasi tambak, kolam, dan keramba, serta pemulihan infrastruktur pelabuhan perikanan.

KKP juga menyiapkan bantuan ekskavator, sarana perebusan garam, sarana pengolahan hasil perikanan, cool box, mesin dan kapal penangkap ikan, serta alat penangkap ikan.

Bantuan itu menjadi bagian dari upaya memulihkan sarana produksi dan aktivitas ekonomi masyarakat perikanan yang terdampak bencana.

Tito mengatakan, proses pemulihan menghadapi tantangan karena bencana mencakup 53 kabupaten/kota di tiga provinsi. Banjir dan tanah longsor susulan turut memengaruhi rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk merusak kembali sejumlah infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki. “Kita terus bekerja tapi alamnya begitu kita enggak bisa lawan,” jelas Tito.

Meski menghadapi berbagai kendala, Tito menegaskan pemerintah pusat dan daerah akan terus bekerja untuk memulihkan kondisi masyarakat terdampak.

Baca Juga: Karhutla Sebabkan 314.124 Kasus ISPA, Ini Cara Pengobatan Secara Medis

Koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan percepatan pemulihan sektor kelautan dan perikanan serta pembangunan huntap. “Kita tidak menyerah kita terus bekerja untuk kepentingan rakyat,” tegas Tito.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News