Pasca Blackout Sumatra, Pemerintah Minta PLN Benahi Sistem Kelistrikan



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PT PLN (Persero) melakukan pembenahan sistem kelistrikan menyusul insiden blackout yang menyebabkan pemadaman massal di sejumlah wilayah Sumatra. 

Pemerintah menyoroti tingginya ketergantungan pasokan listrik antardaerah yang dinilai memperbesar dampak gangguan serta memperpanjang proses pemulihan.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengungkapkan pemerintah telah menerjunkan tim untuk mengawal proses pemulihan sistem hingga pasokan listrik di wilayah terdampak kembali normal.


Baca Juga: Elnusa (ELSA) Sokong Pertamina EP Zona 4 Dongkrak Produksi Minyak di 51 Sumur

“Dalam waktu yang dikoordinasikan dengan PLN, alhamdulillah kondisi sudah pulih 100%,” ujar Yuliot saat ditemui di Gedung Parlemen, Senin (25/4/2026). 

Yuliot mengaku meski pasokan listrik telah pulih, pemerintah menegaskan evaluasi menyeluruh tetap diperlukan untuk mencegah gangguan serupa berulang. 

Salah satu fokus evaluasi yakni memperkuat keandalan jaringan transmisi, termasuk pemasangan sistem proteksi tambahan pada wilayah yang rawan mengalami gangguan.

Menurut Yuliot, blackout dipicu gangguan pada jaringan transmisi akibat sambaran petir yang kemudian memengaruhi stabilitas sistem kelistrikan secara luas.

“Karena ada sambaran petir itu berdampak terhadap kestabilan sistem, sehingga terjadi breakout,” katanya.

Ia menjelaskan, sistem kelistrikan di Sumatra bagian utara selama ini relatif banyak ditopang oleh aliran listrik dari wilayah selatan. Struktur pasokan seperti itu dinilai meningkatkan risiko ketika terjadi gangguan pada transmisi utama.

Menanggapi kejadian itu, pemerintah mendorong adanya keseimbangan suplai pembangkit di setiap wilayah agar ketergantungan pasokan antardaerah dapat dikurangi.

“Harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah. Jangan terlalu banyak daerah menerima aliran listrik dari wilayah yang cukup jauh,” ujar Yuliot.

Menurutnya, pola distribusi listrik yang terlalu terpusat membuat proses pemulihan membutuhkan waktu lebih panjang saat terjadi gangguan. Kondisi tersebut menjadi salah satu poin evaluasi pemerintah pascablackout.

Selain memperkuat sistem transmisi, pemerintah juga akan mengkaji pemerataan kapasitas pembangkit agar pasokan listrik di masing-masing wilayah lebih mandiri dan tahan terhadap gangguan.

Yuliot menegaskan hingga kini belum ada kebijakan khusus yang disiapkan menyusul blackout di Sumatra. Hanya saja, pemerintah akan fokus pada perbaikan teknis dan penguatan sistem kelistrikan untuk meningkatkan ketahanan jaringan ke depan.

Sebagai informasi, PLN mengungkap indikasi awal blackout pada Jumat (22/5) berasal dari gangguan transmisi 275 kV di jalur Muara Bungo–Sungai Rumbai, Jambi, yang diduga dipicu faktor cuaca. 

Gangguan tersebut memicu efek domino pada sistem kelistrikan hingga berdampak ke sejumlah wilayah, termasuk Sumatra Utara dan Aceh.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan gangguan pada transmisi menyebabkan ketidakseimbangan sistem dan berdampak luas pada operasi pembangkit di berbagai daerah.

PLN menyebut pemulihan dilakukan secara bertahap dengan menghidupkan kembali gardu induk, jaringan transmisi, dan pembangkit hingga sistem kembali normal.

Baca Juga: DEN: Pembatasan BBM dan LPG Subsidi Berpotensi Menghemat Anggaran Rp 183 Triliun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News