JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) juga semakin serius mempersiapkan rencana penerbitan saham baru (rights issue). Rencana penerbitan saham baru ini akan menggerus porsi kepemilikan pemerintah di BTN. Direktur Keuangan BTN Saut Pardede menjelaskan, dalam hajatan tersebut, BTN akan mewarkan 14,9% saham baru. Harap dicatat, 14,9% saham baru itu dari total keseluruhan saham setelah rights issue, bukan sebelum rights issue. Nah, pasca rights issue, porsi kepemilikan saham pemeritah di BTN akan menyusut dari 71,9% menjadi 60%. Sementara, 40% sisanya milik investor publik. Ini artinya, pemerintah tidak akan mengeksekusi haknya untuk membeli saham baru BTN.Manajemen BTN belum bersedia menyebut target perolehan dana rights issue tersebut. Saut beralasan, BTN belum menetapkan kisaran harga penjualan saham baru itu. "Kisaran harganya saja belum ada, jadi target dananya belum bisa diukur," ujarnya saat dijumpai dalam acara paparan kinerja BTN, Selasa (14/8) malam.Namun, sebelumnya, manajemen BTN dan penjamin emisi (underwriter) pernah menyebut, BTN membidik dana sekitar Rp 2 triliun dari rights issue kali ini. Rencanana, BTN akan menggunakan dana rights issue untuk ekspansi kredit dan mempertahankan rasio kecukupan modal atau CAR di kisaran 12%. BTN telah menunjuk joint lead underwriter untuk rights issue, yakni Bahana Securities, Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Credit Suissie. "CS akan menjadi arranger untuk yang global market," imbuh Saut.Saut mengungkapkan, BTN akan melaksanakan rights issue pada November mendatang. Sebelum itu, BTN akan menjual sebagian kreditnya senilai Rp 1 triliun melalui skemana penerbitan kontrak investasi kolektif efek beragun aset (KIK-EBA) "Jadi KIK-EBA dulu baru rights issue. Karena finalisasi penentuan harga rights issue baru akan dilakukan di Oktober," jelasnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pasca-rights issue, pemerintah masih kuasai 60% saham BTN
JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) juga semakin serius mempersiapkan rencana penerbitan saham baru (rights issue). Rencana penerbitan saham baru ini akan menggerus porsi kepemilikan pemerintah di BTN. Direktur Keuangan BTN Saut Pardede menjelaskan, dalam hajatan tersebut, BTN akan mewarkan 14,9% saham baru. Harap dicatat, 14,9% saham baru itu dari total keseluruhan saham setelah rights issue, bukan sebelum rights issue. Nah, pasca rights issue, porsi kepemilikan saham pemeritah di BTN akan menyusut dari 71,9% menjadi 60%. Sementara, 40% sisanya milik investor publik. Ini artinya, pemerintah tidak akan mengeksekusi haknya untuk membeli saham baru BTN.Manajemen BTN belum bersedia menyebut target perolehan dana rights issue tersebut. Saut beralasan, BTN belum menetapkan kisaran harga penjualan saham baru itu. "Kisaran harganya saja belum ada, jadi target dananya belum bisa diukur," ujarnya saat dijumpai dalam acara paparan kinerja BTN, Selasa (14/8) malam.Namun, sebelumnya, manajemen BTN dan penjamin emisi (underwriter) pernah menyebut, BTN membidik dana sekitar Rp 2 triliun dari rights issue kali ini. Rencanana, BTN akan menggunakan dana rights issue untuk ekspansi kredit dan mempertahankan rasio kecukupan modal atau CAR di kisaran 12%. BTN telah menunjuk joint lead underwriter untuk rights issue, yakni Bahana Securities, Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Credit Suissie. "CS akan menjadi arranger untuk yang global market," imbuh Saut.Saut mengungkapkan, BTN akan melaksanakan rights issue pada November mendatang. Sebelum itu, BTN akan menjual sebagian kreditnya senilai Rp 1 triliun melalui skemana penerbitan kontrak investasi kolektif efek beragun aset (KIK-EBA) "Jadi KIK-EBA dulu baru rights issue. Karena finalisasi penentuan harga rights issue baru akan dilakukan di Oktober," jelasnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
