JAKARTA. Politisi Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika, kembali melancar kritiknya terhadap Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan. Menurut Pasek, Syarief Hasan layak dipecat sebagai kader Partai Demokrat, dan dicopot dari jabatannya di pemerintahan sebagai Menteri Koperasi dan UKM. Salah satu kasus yang menurut Pasek pantas disoroti adalah kasus korupsi dan kolusi di kementerian yang dipimpin oleh Syarief Hasan.
“Wajah Kementerian Koperasi dan UKM bukan lagi sebagai perangsang kebangkitan koperasi dan UKM, tapi sebagai sarang KKN dari jaringannya saja,” ujar Pasek lewat kicauan di akun twitternya, Kamis (30/1/2014). Pasek lalu menyoroti kasus videotron di Kementerian Koperasi dan UKM yang terjadi pada tahun 2012, yang diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 17,1 miliar. “Dalam kasus ini terlibat PT Imaji Media yang merupakan perusahaan milik anak Syarief. Dari sini kolusi dan nepotisme sudah tercium,” kicau Gede Pasek. Sahabat dekat Anas Urbaningrum ini juga menyebut kasus pengadaan lift di Kementerian Koperasi UKM yang diduga merugikan negara sebesar Rp 19 miliar, yang diduga juga melibatkan Syarief Hasan dan putranya. “Kasus lain soal penyaluran Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi UKM sebesar Rp 70 miliar untuk koperasi fiktif VR, petinggi PD juga,” kicaunya.
Pasek menyebut Syarief Hasan dan putranya layak dijadikan tersangka atas semua kasus tersebut. “Sayangnya entah 'jimat' apa yg dipegang Syarief Hasan, tapi kasus-kasus itu belum bisa bisa menyentuh dirinya,” ujarnya. Karena itu jika bicara Pakta Integritas, kata Gede Pasek, semestinya Dewan Kehormatan Partai Demokrat sudah bisa memeriksa Syarief Hasan. “Belum lagi lagi pelanggaran administrasi surat PAW yang salah elementer, gagal paham dan memalukan. Karena tetap ngotot sesuai prosedur, padahal menyalahi UU. Kebiasaan suka melanggar di Kementerian Koperasi UKM tampaknya mau dibawa ke Demokrat. Karena itu, maka sudah saatnya demi penyelamatan pemerintahan SBY, Syarief Hasan dicopot sebagai menteri karena menurunkan citra pemerintah, sementara harus dipecat dari Demokrat karena gagal memimpin dan melanggar pakta integritas,” ucapnya. (Dodi Esvandi) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Dikky Setiawan
