BANDUNG. Saat ini baru sebagian penduduk DKI Jakarta yang mendapatkan pasokan air dari Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta (PAM Jaya). Karena itu pemerintah mengkaji pembangunan proyek pipanisasi dari Waduk Jatiluhur ke Jakarta.

Saat ini, volume air yang diolah oleh dua mitra PAM Jaya yaitu PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT PT Aetra Air Jakarta (Aetra) baru 17,8 meter kubik per detik dengan cakupan pelayanan 62%. Sisanya, warga Jakarta dan juga berbagai entitas bisnis di Jakarta masih menggunakan air tanah. Tahun 2025, ditargetkan 100% penduduk Jakarta bisa mendapatkan air dari PAM Jaya.

Untuk mencapai target tersebut, kapasitas air yang dibutuhkan mencapai 33 meter kubik per detik. Salah satu proyek yang saat ini sedang direncanakan adalah proyek pipanisasi dari Waduk Jatiluhur menuju Jakarta. Proyek ini akan menambah pasokan air baku warga Jakarta.

Purba Robert M. Sianipar, Asisten Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Urusan Infrastruktur Sumber Daya Air mengatakan, proyek ini akan dikerjakan dalam beberapa tahap.

Tahap pertama dengan kapasitas 5 meter kubik per detik direncanakan akan beroperasi tahun 2015 atau 2016. Total kapasitas rencananya 15 meter kubik yang diselesaikan secara bertahap hingga 15 tahun ke depan dengan perkiraan investasi US$ 700 juta. "Kami baru menyelesaiakn pre-feasibility study," ujar Robert dalam workshop jurnalis yang diselenggarakan PT Pam Lyonnaise Jaya (PALYJA), Sabtu (30/6).

Dia mengatakan, pemerintah sudah memutuskan jalur pipa akan melewati Kanal Tarum Barat sampai di Cawang Jakarta Timur sepanjang 78 kilometer (km). Dari Cawang akan dilanjutkan ke Muara karang, Jakarta Utara sepanjang 28 km.

Saat ini yang menjadi perhatian pemerintah adalah soal lahan. Kata Robert lokasi yang cocok untuk membangun instalasi pengolahan air atau atau water treatment plant alternatifnya di Buaran-Jakarta Timur dan di Bekasi. "Tapi harus bebaskan lahan, ini yang sulit," ujar dia.

PJT II siap kerjakan

Agar proyek ini berjalan mulus, pemerintah sedang memikirkan alternatif proyek yang akan memakan biaya besar ini. Pertama, dikerjakan malalui skema kerja sama antara pemerintah dan swasta (public private patnership).

Kedua, melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal ini PT Jasa Tirta II (PJT II) yang saat ini mengoperasikan waduk Jatiluhur.

Namun kata Robert, PJT II saat ini pendapatannya setiap tahun hanya US$ 30 juta. Dengan kondisi ini, menyulitkan BUMN ini mendapatkan jaminan dari lembaga penjamin investasi seperti Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Untuk memperkuat kemampuan finansial ini, bisa saja PJT II bermitra dengan pemerintah daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat dengan membentuk perusahaan konsorsium.

Direktur Pengelolaan Air PJT II Herman Idrus mengatakan pihaknya siap mengerjakan proyek tersebut bila memang ditugaskan pemerintah. "PJT II sudah siapkan diri kalau memang ditugaskan pemerintah," ujarnya.

Dia bilang dalam pembahasan terakhir di Kementerian Perekonomian opsi penugasan kepada PJT II melalui kemitraan dengan perusahaan daerah di DKI Jakarta dan Jawa Barat makin menguat. " Memang ada opsi skema PPP," ungkap dia. n

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: