KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memastikan pasokan batubara untuk pembangkit PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mulai membaik.

Pasca kebijakan larangan ekspor batubara per 1 Januari 2022, stok pasokan batubara disebut mulai meningkat dari kondisi semula.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin mengungkapkan, sebelumnya krisis pasokan yang terjadi dikhawatirkan bakal mematikan 17 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 10 GW.

"Sekarang rata-rata sudah dapat dicapai mendekati 15 HOP (hari operasional)," ujar Ridwan dalam diskusi Economic Challenges, Selasa (11/1) malam.

Ridwan menambahkan, efektivitas kewajiban kontrak PLN dengan mitra penambang pun juga kini sudah mencapai di atas 80%. Sebelumnya efektivitas ini hanya ada diangka 60%.

Baca Juga: Kemenko Marves: Usulan Skema BLU Untuk DMO Kelistrikan Tak Bikin Tarif Listrik Naik

Ridwan memastikan, kondisi pasokan masih cukup dinamis. Untuk itu, pihaknya masih akan memantau hingga hari terakhir pelarangan ekspor batubara. 

Pemerintah menjelaskan, untuk kontrak pasokan saat ini sudah dipastikan, selain itu kapal tongkang batubara juga sudah diatur untuk pengiriman ke pembangkit.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan, kondisi efektivitas pengiriman pasokan batubara PLN pada periode Agustus 2021 hingga Desember 2021 hanya mencapai 62%.

"Bahkan Desember 2021 mendekati 35%," kata Darmawan dalam kesempatan yang sama.

Darmawan melanjutkan, kondisi krisis pasokan batubara kini sudah bisa diminimalisir. Untuk itu, potensi pemadaman kini dinilai sudah bisa diantisipasi pasca adanya tambahan pasokan batubara pasca kebijakan larangan ekspor.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi