KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri keramik nasional menghadapi tekanan akibat berkurangnya pasokan gas industri dan tingginya harga gas yang harus dibayar pelaku usaha. Kondisi ini dinilai berpotensi menekan daya saing industri hingga memicu penurunan utilisasi produksi.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengungkapkan, realisasi Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) yang disalurkan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) sepanjang Januari-Mei 2026 hanya mencapai 47,5% dari alokasi yang ditetapkan.

Akibatnya, kebutuhan gas yang tidak terpenuhi harus ditutup melalui LNG regasifikasi dengan harga yang jauh lebih mahal.

Baca Juga: ESQ Corp Kembangkan Bisnis AI untuk Petakan Potensi dan Karier Pengguna

Menurut Edy, harga LNG regasifikasi saat ini mencapai sekitar US$ 20,5 per MMBTU. Dengan kondisi tersebut, biaya gas yang ditanggung industri keramik rata-rata berada di kisaran US$ 15-US$ 16 per MMBTU, hampir dua kali lipat dibandingkan harga gas bumi tertentu (HGBT) sebesar US$ 7 per MMBTU.

"Daya saing industri akan terus tergerus dan utilisasi kapasitas produksi akan menurun," ujar Edy dalam keterangan resmi, Selasa (23/6/2026).

Lebih lanjut, Asaki memperoleh informasi bahwa realisasi AGIT pada Juni 2026 berpotensi turun lebih dalam hingga di bawah 30%.

Edy menegaskan, persoalan yang dihadapi industri bukan semata-mata terkait harga gas, melainkan keberlangsungan industri keramik nasional yang saat ini menopang investasi besar dan menyerap sekitar 150.000 tenaga kerja.

"Kami tidak meminta keistimewaan. Yang dibutuhkan adalah kepastian ketersediaan pasokan gas dengan harga kompetitif agar industri dapat tumbuh, menyerap tenaga kerja, dan terus berkontribusi terhadap perekonomian nasional," katanya.

Asaki menilai industri masih dapat menjaga daya saing apabila harga gas rata-rata berada di kisaran US$ 7-US$ 9 per MMBTU, setara dengan harga gas industri di Malaysia dan Thailand. Kondisi tersebut dapat dicapai jika realisasi AGIT mencapai minimal 80% dan sisanya dipenuhi melalui LNG.

Keluhan serupa disampaikan Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan. Ia menyebut ketidakpastian pasokan gas membuat pelaku industri kesulitan menjalankan kegiatan produksi secara optimal.

"Satu-satunya cara adalah realisasi pasokan gas bumi minimal 80% dari volume yang ditetapkan dalam Kepmen ESDM Nomor 76.K/2025," ujarnya.

Baca Juga: Kenaikan Pajak Air Tanah di Daerah, Kadin Sebut Ini Dampaknya bagi Industri

Berdasarkan informasi yang diterima FIPGB, realisasi AGIT saat ini hanya sekitar 27,5% dari alokasi yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, penggunaan gas di luar AGIT dikenakan tarif sekitar US$ 20 per MMBTU mulai Juni 2026.

Persoalan pasokan dan harga gas industri ini turut mendapat perhatian Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Saat menghadiri Rapat Kerja Nasional KSPI di Jakarta, Dasco bahkan menghubungi Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, untuk menyampaikan keluhan yang diterima dari kalangan industri.

"Saya tadi ditanyakan mengenai masalah gas industri. Persoalan ini sudah menjadi perhatian," kata Dasco.

Menanggapi hal tersebut, Simon menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan PGN guna mencari solusi atas persoalan pasokan gas industri.

"Kami akan segera berkoordinasi dengan PGN dan berkomitmen melakukan penyesuaian agar persoalan ini dapat diselesaikan," ujarnya.

Dasco juga mengungkapkan adanya potensi dampak terhadap ketenagakerjaan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, tekanan biaya gas berpotensi memicu PHK terhadap sekitar 55.000 pekerja di sejumlah pabrik keramik di wilayah Bekasi.

Senada, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan harga gas industri telah melonjak dari sekitar US$ 6 per MMBTU menjadi US$ 23 per MMBTU.

Menurutnya, dampak kenaikan harga gas mulai dirasakan industri keramik. Sejumlah perusahaan bahkan disebut menghadapi tekanan operasional yang berat.

Baca Juga: Penundaan Insentif Motor Listrik 2026 Berpotensi Tekan Penjualan

"Dua pabrik besar anggota kami di Bekasi sudah tutup. Granito, Milan Keramik, dan Mulia Keramik juga terancam akibat persoalan gas industri. Ini sangat berbahaya," katanya.

Andi menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan berharap pemerintah segera menghadirkan solusi agar pasokan gas industri kembali terjamin dengan harga yang kompetitif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News