KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah resmi memotong pasokan ekspor gas ke Singapura sebesar 31 juta kaki kubik per hari atau Billion British Thermal Units per Day (BBTUD). Pengurangan pasokan tersebut difokuskan pada dua titik, yakni sebesar 15 BBTUD dari Natuna serta sebesar 16 BBTUD dari wilayah Sumatera. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengatakan, kebijakan pengalihan volume gas dari Natuna dialokasikan untuk memperkuat keandalan pasokan listrik PT PLN Batam.
Namun, kebijakan ini diambil di tengah dinamika hubungan bilateral kedua negara yang belakangan ini diwarnai sejumlah isu sensitif. "Secara prinsip, memprioritaskan gas untuk kebutuhan domestik merupakan kebijakan yang wajar dan sudah lama direncanakan, mengingat kontrak gas pipa ke Singapura akan berakhir bertahap hingga 2028," ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (25/10/2026).
Baca Juga: Intra GolfLink (GOLF) Perkuat Bisnis Properti dan Komersial di New Kuta Golf Yusuf mengungkapkan, pemerintah belum merinci porsi pengurangan 31 BBTUD tersebut terhadap total ekspor ke Singapura. Menurutnya, skala pengalihan gas yang relatif kecil membuat dampak ekonominya terbatas, sementara sinyal politik yang ditangkap pasar justru jauh lebih besar. "Jadi, dampak ekonominya terbatas, sedangkan sinyal politik yang ditangkap pasar justru jauh lebih besar," ungkapnya. Dia berpandangan, ketegangan antarnegara sempat mencuat dari isu kabut asap karhutla hingga polemik tuduhan keterlibatan investor Singapura pada indeks MSCI. Menurutnya, rentetan peristiwa tersebut berlanjut pada pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menegaskan bakal mengevaluasi kontrak dengan negara yang tidak menghargai Indonesia. "Urutan peristiwa ini membuat pemangkasan gas sulit dipisahkan sepenuhnya dari dinamika politik tersebut, walaupun pemerintah secara resmi menyebutnya sebagai upaya memenuhi kebutuhan dalam negeri," paparnya.
Baca Juga: Ekspor Gas ke Singapura Dipangkas, Bisa Pangkas Subsidi LPG hingga 30% per Tahun Di samping itu, Yusuf menuturkan, pengalihan pasokan gas memang memberikan tambahan pasokan, khususnya bagi kawasan industri dan pusat data Batam. Namun, besaran volume tersebut dinilai belum sebanding untuk menyelesaikan defisit gas di Sumatra bagian selatan hingga Jawa Barat yang mencapai 177 juta kaki kubik per hari. Di sisi lain, dia menambahkan, risiko persepsi negatif dinilai perlu diantisipasi mengingat Singapura merupakan salah satu investor terbesar Indonesia. "Bagi investor hulu migas, perubahan kebijakan ekspor yang terkesan dipengaruhi pertimbangan politik juga meningkatkan risiko kontrak. Persepsi ini perlu dihindari karena Indonesia membutuhkan investasi hulu baru untuk mengatasi defisit gas dalam jangka panjang," pungkasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
