KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaku industri nasional masih mengeluhkan tingginya harga serta terbatasnya pasokan gas bumi untuk operasional produksi harian.

Untuk diketahui, saat ini harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) masih dipatok sebesar US$ 6,5 hingga US$ 7 per MMBTU, sementara diskon harga LNG non-HGBT sebesar US$ 13 per MMBTU diberikan hingga akhir 2026.

Kondisi perbedaan harga serta beban pembiayaan energi tersebut terus memicu perdebatan antara kebutuhan sektor industri manufaktur dan kapasitas keuangan negara.

Sektor industri seperti manufaktur keramik terus mendorong penetapan harga gas murah, di tengah terbatasnya kemampuan pemerintah dalam memberikan subsidi energi.

Praktisi migas sekaligus mantan Sekjen IATMI, Hadi Ismoyo menilai permintaan harga murah tersebut sulit diakomodasi tanpa mengorbankan penerimaan negara dari sektor hulu.

Baca Juga: Laba Arwana Citramulia (ARNA) Melesat 22,35% Jadi Rp 369 Miliar di Kuartal III-2026

"Perusahaan keramik minta murah. Sementara dana talangan pemerintah sudah habis kalau harus nombok terus. Karena split kontraktor dijaga tetap sesuai POD (plan of development) sedangkan bagian negara yang dikorbankan," ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (21/10/2026).

Hadi mengungkapkan, keterbatasan pasokan gas bumi domestik saat ini makin diperparah oleh penurunan produksi gas dari sumur-sumur konvensional yang kian menipis secara alamiah.

Menurutnya, kondisi tersebut memaksa pemerintah menerapkan skala prioritas alokasi gas, di mana sektor kelistrikan nasional mendapatkan porsi paling tinggi dibandingkan kebutuhan industri domestik.

Mengenai ketersediaan pasokan, lanjut Hadi, pasokan yang ada saat ini didominasi oleh pasokan Liquefied Natural Gas (LNG) dari Kilang Tangguh serta Kilang Bontang.

"Gas yang tersedia adalah gas LNG dari Tangguh dan Bontang. Harga harus mengikuti pasar internasional. Kalau dijual dengan harga HGBT, maka lagi-lagi Pemerintah nombok dari bagian negara," ungkapnya.

Hadi menuturkan, saat ini harga LNG di pasar spot internasional berkisar antara US$ 25 hingga US$ 30 per MMBTU dengan kontrak jangka panjang sekitar US$ 15 per MMBTU.

Baca Juga: Kelangkaan BBM di Sejumlah Daerah, Kadin Ungkap Dampak Kerugian Ke Dunia Usaha

Di sisi lain, pelaku industri domestik umumnya menginginkan harga kisaran US$ 10 sampai US$ 13 per MMBTU, sehingga terjadi ketidaksesuaian dengan realitas harga keekonomian dari pasokan hulu.

"Sudah sejak lama industri domestik ditawarin LNG dari Bontang dan Tangguh serta Masela. Problemnya selalu minta harga rendah. Akhirnya diekspor lagi dan lagi," tuturnya.

Lebih lanjut, Hadi menambahkan, guna menyelesaikan persoalan pasokan dan harga gas dalam jangka panjang, tata kelola infrastruktur gas dari hulu ke hilir harus segera dibangun.

"Kebijakan Pemerintah juga perlu dikoreksi. Karena infrastruktur gas tidak dibangun. Ketahanan energi berbasis impor. Akibatnya belum ada pipa terintegrasi hulu ke hilir berbasis gas dengan terminal gas dan pipa sebagai backbone," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News