KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebutkan evaluasi kuota produksi bijih nikel diperlukan dalam Rancangan Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) ke depan untuk menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran komoditas tersebut.

"Pak Dirjen, menurut saya, strategi untuk mengendalikan supply and demand lewat RKAB untuk nikel, lakukan. Saya yang tanggung jawab untuk kebaikan bangsa dan negara. Enggak usah ragu-ragu," katanya dalam Pembukaan Minerba Convex 2026 di JIExpo Jakarta, Senin (2/11/2026).

Pasalnya, Bahlil bilang harga nikel saat ini berada di bawah US$ 15.800 per ton imbas produksi yang terus digenjot, sehingga terjadi pasokan berlebih hingga 800.000 ton secara global. Menurut dia, kondisi pasokan tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan nikel secara global. 

Baca Juga: Tiket Mahal dan Karhutla Tekan Jumlah Perjalanan Wisatawan Nasional ke Luar Negeri

"Kenapa terjadi harga yang menurun? Karena produksi kita jorjoran. Total kebutuhan kita hanya 3,5 juta per tahun di dunia. Sekarang terjadi oversupply hampir 800.000 ton. Bagaimana mungkin bisa harganya bagus?" ungkap Bahlil.

Ia juga menegaskan pengelolaan produksi menjadi strategi untuk mengelola sumber daya alam (SDA) di Tanah Air. Dia mencontohkan, karakteristik nikel berbeda dengan komoditas perkebunan seperti kelapa sawit.

Jika tanaman sawit dapat diremajakan setelah memasuki masa produktif tertentu, cadangan nikel di dalam tanah tidak dapat diperbarui setelah ditambang.

"Kalau sawit itu setiap tahun berbuah. Pada saat dia umur 25 tahun, terjadi replanting untuk tanam baru lagi. Tapi kalau nikel, memang bisa berbuah dalam tanah itu? Jadi kalau diambil, habis, ya enggak bisa berbuah lagi," ujar Bahlil.

Dus, ia menilai pengelolaan sumber daya mineral harus dilakukan secara bijaksana agar cadangan yang dimiliki Indonesia tidak dieksploitasi secara berlebihan.

Bahlil pun meminta seluruh pemangku kepentingan merumuskan pola pengelolaan nikel yang ideal, termasuk dalam menentukan tingkat produksi yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

"Nah, saya mohon di forum ini, tolong didesain baik, dibicarakanlah antara pelaku usaha dengan pemerintah dengan akademisi mencari format pengelolaan sumber daya alam kita yang ideal seperti apa," ujarnya.

Ia juga menyoroti dampak kelebihan pasokan terhadap harga bijih nikel di tingkat penambang. Bahlil mengaku mendapat informasi bahwa harga bijih nikel saat ini telah berada sekitar 5% di bawah Harga Patokan Mineral (HPM).

Baca Juga: Jumlah Penumpang Kereta Diprediksi Naik 25% saat Libur Nataru, Tiket Dibuka H-30

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menekan pelaku usaha pertambangan nikel, terutama penambang di daerah. "Nah, kalau minus 5 berarti kan teman-teman pengusaha di daerah kan kena dampaknya," imbuhnya.

Karena itu, ia menegaskan pengendalian produksi nikel melalui RKAB dinilai perlu agar keseimbangan pasokan dan permintaan bisa terjaga.

Sebelumnya, pemerintah menyepakati revisi RKAB 2026 dengan kuota produksi nikel sekitar 290 juta-300 juta ton.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News