KONTAN.CO.ID - LONDON. Kepala pengawas privasi data Inggris telah mengatakan kepada anggota parlemen bahwa paspor imunitas memiliki manfaat dan risiko.

Salah satu risiko utama yang muncul adalah risiko privasi data dan menciptakan masyarakat 'dua tingkatan' berdasarkan siapa yang sudah mendapatkan suntikan dan siapa yang belum.

Melansir Daily Mail, Komisaris Informasi Elizabeth Denham mengatakan kepada parlemen bahwa sistem seperti itu akan menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana data kesehatan dibagikan.

Dan dia berpendapat paspor imunitas dapat melanggar hak asasi manusia dan merusak kepercayaan pada pemerintah.

Baca Juga: Penerima vaksin Covid-19 diusulkan dapat sertifikat dan bisa jadi syarat bepergian

"Kami akan mengajukan proposal terperinci seputar paspor vaksinasi atau paspor kebebasan dengan melakukan inisiatif apa pun," kata Denham kepada anggota parlemen.

"Artinya, apakah itu perlu? Apakah itu berhasil? Apakah semuanya sudah proporsional? Dan apakah ada transparansi?" tambahnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga berbicara tentang informasi kesehatan pribadi, yang merupakan kategori data khusus yang memerlukan kontrol.

Baca Juga: WHO tak sarankan bukti vaksin Covid-19 jadi syarat perjalanan, ini alasannya

"Jadi pada awalnya, kami akan menanyakan pertanyaan yang sama kepada Pemerintah tentang aplikasi pelacakan kontak," jelasnya seperti yang dikutip Daily Mail.

Di Inggris, setidaknya delapan perusahaan telah diberikan hibah pemerintah untuk mengembangkan skema paspor vaksinasi, yang muncul akhir pekan ini.

Proyek tersebut, senilai total £ 450.000, dapat memungkinkan pengguna untuk membawa bukti digital dengan aman bahwa mereka telah menerima vaksin Covid-19 yang disetujui.

Dengan skema seperti itu, diharapkan akan membantu orang agar bisa kembali bekerja dan memungkinkan dibukanya kembali perjalanan internasional.

Selanjutnya: Sertifikat vaksin Covid-19 bisa jadi syarat bepergian tanpa swab? Ini kata Menkes

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie