KONTAN.CO.ID - NEW YORK. PBB menyatakan siap mengambil langkah yang memilukan dengan angkat kaki dari Afghanistan pada bulan Mei nanti. Langkah ini terpaksa diambil jika Taliban tetap melarang penduduk perempuan untuk bekerja di pusat pelayanan PBB.

"Dapat dikatakan bahwa saat ini seluruh sistem PBB harus mengambil langkah mundur dan mengevaluasi kembali kemampuannya untuk beroperasi di sana (Afghanistan). Tapi ini bukan tentang menegosiasikan prinsip-prinsip dasar, melainkan hak asasi manusia," kata Administrator Program Pembangunan PBB (UNDP) Achim Steiner kepada AP News.

Para pejabat PBB sedang bernegosiasi dengan pemerintah Afghanistan dengan harapan pemerintah taliban akan membuat pengecualian terhadap dekrit yang melarang perempuan setempat bekerja di PBB.

Sementara itu, juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres, Stephane Dujarric, pada hari Selasa (18/4) juga mengatakan bahwa PBB tetap berkomitmen untuk membantu rakyat Afghanistan dan akan terus menentang dekrit yang kontraproduktif tersebut.

Baca Juga: Taliban Resmi Melarang Perempuan Afghanistan Belajar di Universitas

Steiner menjelaskan bahwa saat ini Taliban telah mengizinkan perempuan Afghanistan untuk terlibat dalam beberapa pekerjaan. Beberapa sumber mengatakan Taliban mengizinkan perempuan untuk bekerja dalam keadaan tertentu di bidang kesehatan, pendidikan, dan beberapa bisnis kecil.

Namun, data terbaru PBB menunjukkan bahwa Afghanistan sangat membutuhkan lebih banyak pekerja perempuan untuk membangkitkan ekonomi.

Sebenarnya, hadirnya Taliban di kursi pemerintahan disertai dengan beberapa tanda pemulihan ekonomi yang tidak signifikan seperti peningkatan ekspor, stabilisasi nilai tukar, dan berkurangnya inflasi.

Tetapi produk domestik bruto Afghanistan diperkirakan akan melampaui pertumbuhan penduduk, yang berarti bahwa pendapatan per kapita akan turun dari US$ 359 pada tahun 2022 menjadi US$ 345 pada tahun 2024.

Baca Juga: Sekjen PBB: Larangan Bekerja Bagi Perempuan di Afghanistan adalah Pelanggaran HAM

"Beberapa dari masalah ekonomi itu disebabkan oleh kebijakan Taliban yang membuat sebagian besar perempuan tidak bisa bekerja. PBB telah memutuskan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dinegosiasikan dan kami akan pergi pada bulan Mei jika Taliban tidak mengalah," lanjut Steiner.

Bulan ini Taliban mengambil langkah lebih jauh dalam tindakan pembatasan pada perempuan. Mereka mengatakan bahwa staf perempuan yang bekerja pada badan PBB tidak perlu lagi melapor untuk bekerja.

Badan-badan bantuan telah memberikan dukungan makanan, pendidikan dan perawatan kesehatan kepada warga Afghanistan sejak Taliban mengambil alih kekuasaan.

Sebanyak 3.300 warga Afghanistan yang dipekerjakan oleh PBB telah tinggal di rumah sejak 12 April tetapi terus bekerja dan akan dibayar. Di saat yang sama, 600 staf internasional PBB, termasuk 200 wanita, tidak terpengaruh oleh larangan Taliban.