KONTAN.CO.ID - JENEWA. Badan lingkungan PBB atau United Nations Environment Programme (UNEP) mulai menyampaikan kekhawatirannya atas praktik pengerukan pasir laut yang semakin intens. UNEP mengatakan bahwa kegiatan tersebut bisa memusnahkan kehidupan laut setempat secara permanen.

Pesan terbaru UNEP tersebut disampaikan pada hari Selasa (5/9) bertepatan dengan peluncuran platform 'Marine Sand Watch' untuk memantau aktivitas pengerukan menggunakan pelacakan laut dan kecerdasan buatan.

Kehadiran platform tersebut juga mendapatkan dukungan dana dari pemerintah Swiss.

"Jumlah pasir yang kita tarik dari lingkungan sangatlah besar dan mempunyai dampak yang besar. Kapal-kapal pengeruk pada dasarnya telah mensterilkan dasar laut dengan mengekstraksi pasir dan menghancurkan semua mikroorganisme yang memberi makan ikan," kata pejabat UNEP, Pascal Peduzzi, dikutip Reuters.

Baca Juga: 4 Negara Ini Meradang, Tolak Peta Laut China Selatan Terbaru China

Lebih lanjut, Peduzzi mengatakan bahwa dalam beberapa kasus, perusahaan memindahkan seluruh pasir ke batuan dasar yang membuat kehidupan bawah laut tidak dapat pulih.

UNEP mencatat bahwa jumlah pasir yang diekstraksi secara global 6 miliar lebih sedikit dari jumlah pasir sungai yang digunakan untuk menimbunnya kembali. Namun di beberapa wilayah, upaya penimbunan kembali masih lebih rendah.

Peneliti dari University of Geneva, Arnaud Vander Velpen, mengatakan bahwa Laut Cina Selatan, Laut Utara, dan pantai timur Amerika Serikat adalah wilayah laut yang paling sering menjadi korban pengerukan pasir.

Baca Juga: Sekitar 2.000 warga Korea Utara Bisa Disiksa setelah Dipulangkan dari China

Sementara negara-negara yang paling aktif termasuk China dan Amerika Serikat.

"Laut Cina Selatan, Laut Utara, dan pantai timur Amerika Serikat merupakan beberapa wilayah yang paling banyak melakukan pengerukan. China, Belanda, Amerika Serikat, dan Belgia merupakan beberapa negara yang paling aktif dalam sektor ini," kata Vander.

Pasir adalah sumber daya alam yang paling banyak dieksploitasi di dunia setelah air. Sayangnya, ekstraksi pasir untuk digunakan dalam industri seperti konstruksi tidak diatur secara longgar sehingga mendorong PBB untuk mengeluarkan resolusi tahun lalu.

Resolusi yang lahir pada 2 Maret 2022 tersebut pada dasarnya mengatur tata kelola sumber daya mineral agar semua prosesnya tetap menjaga keberlanjutan ekosistem.