KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Di hadapan Dewan Keamanan, Kepala Urusan Politik PBB Rosemary DiCarlo pada hari Kamis (17/3) melaporkan bahwa sudah ada lebih dari 700 warga sipil yang tewas di Ukraina sejak invasi Rusia dimulai. Termasuk di antaranya adalah 52 anak-anak.

DiCarlo menyebutkan jumlah aslinya bisa jauh lebih tinggi dari data yang diterima PBB. Ia juga menyoroti penggunaan senjata dengan jangkauan luas di daerah permukiman warga sipil.

"Sebagian besar korban ini disebabkan oleh penggunaan senjata peledak yang memiliki jangkauan luas. Ratusan bangunan tempat tinggal telah hancu, begitu pula rumah sakit dan sekolah," ungkap DiCarlo, seperti dikutip New York Times.

Baca Juga: Ukraina Menyebut Rusia Telah Menyerang Tempat Berlindung Warga Sipil di Mariupol

Secara rinci, DiCarlo melaporkan adanya 726 kematian, termasuk 52 anak-anak, dan 1.174 orang terluka, termasuk 63 anak-anak. Semuanya tercatat pada periode 24 Februari sampai 15 Maret.

Tanpa menyebutkan siapa yang bersalah, DiCarlo meminta Dewan Keamanan PBB untuk segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh atas tragedi ini.

"Besarnya korban sipil, dan penghancuran infrastruktur sipil di Ukraina tidak dapat disangkal. Kondisi ini menuntut penyelidikan dan pertanggungjawaban yang menyeluruh," ungkapnya.

Baca Juga: Palang Merah: Perang Ukraina adalah Mimpi Buruk Bagi Mereka yang Tinggal di Sana

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memverifikasi adanya 42 serangan terhadap layanan kesehatan di Ukraina. Serangkaian serangan tersebut diketahui telah menewaskan 12 orang dan melukai puluhan lainnya, termasuk petugas kesehatan.

Mengutip hukum humatinertinternasional, Tedros menyadarkan Dewan Keamanan bahwa tindakan tersebut adalah sebuah pelanggaran.

"Dalam konflik apa pun, serangan terhadap layanan kesehatan merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional," ungkap Tedros.

Hingga saat ini Rusia masih membantah telah menyerang warga sipil dalam apa yang disebutnya sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Rusia mengatakan selalu menghindari target sipil dan hanya menargetkan infrastruktur militer Ukraina.