KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Michelle Bachelet, menilai militer Myanmar telah terlibat dalam beragam pelanggaran HAM dan kejahatan perang sejak kudeta berlangsung tahun lalu.

Dalam laporan HAM komprehensif pertama sejak kudeta tahun lalu yang dirilis hari Selasa (15/3), Bachelet menyebut bahwa pasukan keamanan telah mengabaikan kehidupan manusia di Myanmar. PBB menemukan indikasi bahwa militer Myanmar dengan sengaja menggunakan serangan udara dan senjata berat di daerah berpenduduk sipil.

"Banyak korban ditembak di kepala, dibakar sampai mati, ditangkap secara sewenang-wenang, disiksa, atau digunakan sebagai tameng manusia," ungkap Bachelet, seperti dikutip Reuters.

Baca Juga: Palang Merah: Perang Ukraina adalah Mimpi Buruk Bagi Mereka yang Tinggal di Sana

PBB juga melaporkan militer Myanmar telah melakukan pembunuhan massal di wilayah Sagaing, dengan beberapa korban ditemukan tewas dengan tangan dan kaki terikat.

Sementara di Negara Bagian Kayah, ditemukan mayat wanita dan anak-anak yang terbakar, beberapa dalam posisi menunjukkan bahwa mereka mencoba melarikan diri dan dibakar hidup-hidup.

Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa para tahanan disiksa selama interogasi, termasuk digantung di langit-langit ruangan, disetrum, disuntik dengan obat-obatan. Beberapa di antaranya bahkan mengalami kekerasan seksual dan pemerkosaan.

Lebih lanjut, Bachelet meminta komunitas internasional memberi tanggapan yang tegas dan terpadu mengingat luasnya skala pelanggaran hukum internasional di Myanmar.

Baca Juga: ICC Mengirim Tim Penyelidik ke Ukraina untuk Mencari Indikasi Kejahatan Perang

Laporan PBB didasarkan pada wawancara dengan sejumlah korban pelecehan dan saksi. Datanya pun dikuatkan dengan citra satelit, file multimedia yang diverifikasi, dan informasi sumber terbuka.

Di lain pihak, militer Myanmar mengatakan mereka memiliki tugas untuk memastikan perdamaian dan keamanan. Mereka dengan tegas membantah telah terjadi kekejaman dan menyalahkan teroris karena menyebabkan kerusuhan.

Sejak menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari 2021, junta militer Myanmar sampai saat ini masih gagal mengkonsolidasikan kekuasaan. Gelombang protes dan unjuk rasa masih terus terjadi di seluruh penjuru negeri.