JAKARTA. Negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bakal berpartisipasi membangun infrastruktur negara-negara Asia Pasifik, terutama negara dengan kategori landlock atau negara-negara dengan akses sulit karena terletak di tengah daratan, seperti Nepal dan Mongolia.

Deklarasi Jakarta dijadikan solusi bagi negara-negara PBB. "Ini berarti, negara anggota PBB akan mengadopsi dan mendukung forum komunikasi dan penggalangan dana pembangunan infrastruktur negara-negara Asia Pasifik," kata Deputi Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dedi Supriyadi Priatna kepada KONTAN, Jakarta, Senin (24/5).

Dalam forum komunikasi tersebut, sambung dia, nantinya akan dibentuk kelompok kerja yang bakal membahas sumber pendanaan pembangunan infrastruktur, negara-negara Asia Pasifik dan PBB yang ikut berpartisipasi, termasuk bantuan dana dari lembaga/non lembaga keuangan, seperti Bank Dunia.

Tugu Insurance Sabet Penghargaan The Best Emission Reduction Transparency Award 2025

"Jadi, ini masih akan dibicarakan. Bagaimana sumber pendanaannya, apakah semua negara ikut berpartisipasi, berapa dana yang digalang dari tiap-tiap negara, dan sebagainya," tutur Dedi.

Hal senada disampaikan Direktur Pengembangan Kemitraan Pemerintah dan Swasta Bastary Pandji Indra. Keuntungannya, dia bilang, negara-negara Asia Pasifik dapat mengembangkan pembangunan infrastrukturnya dengan skema kerjasama pemerintah dan swasta seperti yang dituangkan dalam Public Private Partnership (PPP) Book 2010.

Sebelumnya, Deklarasi Jakarta diteken 17 negara se-Asia Pasifik dalam Pertemuan Setingkat Menteri Asia Pasifik untuk Infrastruktur di Jakarta, April 2010 lalu. Deklarasi ini kemudian dibawa dalam Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia Pasifik di Korea baru-baru ini dan dijadikan sebagai resolusi PBB.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News