KONTAN.CO.ID - BEIJING. PBB menyoroti kurangnya kehadiran wanita dalam tubuh pemerintahan China di bawah Presiden Xi Jinping. Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan kini merekomendasikan agar Beijing segera mengadopsi aturan baru terkait peran wanita di pemerintahan.

Saran komite ini disampaikan ke publik pada hari Selasa (30/5). Tidak hanya China, saran serupa juga diarahkan kepada Jerman, Islandia, Sao Tome dan Principe, Slovakia, Spanyol, Timor Leste, dan Venezuela.

Melansir Reuters, komite mengatakan bahwa sementara representasi perempuan China dalam kehidupan politik dan publik sebenarnya telah meningkat. 

Baca Juga: Wujud Drone Supersonic WZ-8 China Kembali Terlihat di Pangkalan Militer

Namun, komite mencatat bahwa wanita hanya mewakili 26,54% dari total jumlah kursi di Kongres Rakyat Nasional. 

Komite mendesak China untuk meningkatkan jumlah perempuan di semua biro pemerintah, termasuk kehakiman dan dinas luar negeri, khususnya di tingkat pengambilan keputusan.

"Sejak Oktober 2022, tidak ada wanita di antara 24 anggota politbiro Partai Komunis China untuk pertama kalinya dalam 20 tahun dan tidak ada wanita di antara tujuh anggota komite tetap politbiro," tulis komite tersebut dalam laporannya.

Komite PBB tersebut mengaku prihatin dengan pembatasan yang berlebihan pada syarat pendaftaran organisasi non-pemerintah. Perhatian juga diarahkan pada laporan intimidasi dan pelecehan terhadap wanita pembela hak asasi manusia.

Baca Juga: Militer China Perbanyak Armada Jet Tempur J-16 di Sayap Timur

Tidak hanya itu, PBB juga mendesak China untuk segera mencabut aturan pembatasan khusus pada pendaftaran LSM dan memastikan semua pembela hak asasi perempuan tidak tunduk pada intimidasi, pelecehan dan pembalasan atas pekerjaan mereka.

Sejumlah peneliti dan aktivis hak-hak perempuan memang telah menyoroti turunnya peran wanita dalam politik selama satu dekade kepemimpinan Xi Jinping. Secara umum, kesenjangan kesenjangan gender dalam angkatan kerja semakin melebar.

Aktivitas kelompok feminis juga dibungkam dan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah China dinilai semakin menekankan nilai peran tradisional wanita sebagai ibu rumah tangga.